Pengamat: Bauran kebijakan penting untuk jaga ekonomi Lampung

Policy mix ini antara kebijakan fiskal dan moneter saling bekerja sama, tidak ada ego kebijakan

Bandarlampung (ANTARA) - Pengamat ekonomi Marselina Djayasinga mengatakan bahwa penerapan bauran kebijakan atau policy mix penting dilaksanakan untuk menjaga stabilitas perekonomian di Provinsi Lampung.

"Dalam menjaga pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat di Provinsi Lampung, maka ada beberapa hal yang harus diwaspadai seperti adanya deflasi, peluang kerja yang semakin ketat, perkembangan artificial intelligence atau kecerdasan buatan, kebijakan pemerintahan baru, dan situasi ketidakpastian akibat geopolitik, kebijakan, El Nino, La Nina, dan berbagai hal lain," ujar Marselina di Bandarlampung, Lampung, Sabtu.

Ia mengatakan untuk mengatasi beberapa hal tersebut, maka perlu dilakukan strategi kebijakan yang proporsional melalui bauran kebijakan.

"Policy mix ini antara kebijakan fiskal dan moneter saling bekerja sama, tidak ada ego kebijakan. Dan, yang harus dilakukan dari segi fiskal ekspansif adalah dengan melakukan peningkatan pengeluaran pemerintah melalui gaji ASN, tunjangan hari raya, dan bonus," kata dia.

Ia melanjutkan perlu juga dilakukan peningkatan transfer tunai ke masyarakat, pemberian insentif fiskal, serta percepatan serapan anggaran APBN ataupun APBD.

"Selanjutnya, fokus kepada anggaran untuk sektor unggulan, meningkatkan daya beli, dan untuk meningkatkan kapasitas produksi," ucap Marselina yang juga Regional Expert Kemenkeu.

Kemudian, perlu juga dilakukan evaluasi mengenai berbagai program subsidi agar tepat sasaran, terlebih lagi ada fenomena penurunan kelas menengah di masyarakat yang perlu diperhatikan.

"Lalu, pemberdayaan ekonomi berbasis rumah tangga dengan pemanfaatan lahan rumah tangga melalui pemaksimalan pertanian perkotaan," tambahnya.

Marselina menjelaskan perlu juga dilakukan pembukaan lapangan kerja baru, bantuan modal serta pelatihan pemasaran. Sedangkan, dari sisi permintaan perlu menaikkan daya beli melalui peningkatan upah minimum provinsi (UMP).

"Sedangkan, dari sisi penawaran harus mempermudah dalam membuka usaha melalui perizinan yang tidak berbelit, peningkatan kapasitas produksi, insentif pajak, ekspansi sektor produksi. Serta, dari sisi kebijakan moneter perlu melakukan easy money policy dengan melakukan penurunan suku bunga," ucapnya.

Baca juga: Pemprov Lampung: Tingkatkan belanja modal dukung pertumbuhan daerah
Baca juga: Realisasi PNBP Lampung Rp688,5 miliar di triwulan II-2024
Baca juga: Realisasi belanja negara APBN Lampung Rp18,72 triliun di triwulan II