Pj Gubernur Jabar lantik A Koswara sebagai Pj Wali Kota Bandung baru

"Melainkan agar dapat menyelesaikan dengan baik program-program yang telah direncanakan,"

Bandung (ANTARA) - Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin melantik Kepala Dinas Perhubungan Jabar A Koswara sebagai Pj Wali Kota Bandung yang baru menggantikan Bambang Tirtoyuliono yang genap setahun menjalankan tugas pada posisi tersebut.

Lewat pelantikan yang dilakukan di Gedung Sate Bandung pada Jumat pagi ini, Bambang kembali menjalani tugas pada posisi definitifnya sebagai Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR) Jawa Barat.

"Pj itu kan semua ASN, dari awal harus bersedia ditempatkan dan bekerja di mana saja, sehingga rotasi, mutasi, promosi biasa. Dan untuk pak Bambang saya rasa ini mutasi biasa," kata Bey di Gedung Sate Bandung, Jumat.

Bey menyebut dalam setiap jabatan ada mekanisme evaluasi yang waktunya bisa per tiga bulan, per enam bulan, per sembilan bulan atau satu tahun dengan keputusan akhir berada di Kementerian Dalam Negeri apakah diperpanjang atau tidak.

Namun demikian, Bey menegaskan bahwa tidak ada penilaian yang minor atas kinerja Bambang selama memimpin Kota Bandung satu tahun terakhir, malah justru banyak terobosan dan inovasi yang dilakukan, termasuk soal sampah, bahkan juga menghidupkan kawasan ikonik Braga dengan "Braga Beken".

"Pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pj Wali Kota Bandung yang lama, saudara Bambang Tirtoyuliono, atas dedikasinya. Berbagai prestasi diukir seperti menghidupkan kawasan ikonik Braga, pengelolaan sampah yang semakin baik, serta upaya untuk mengangkat kebudayaan lokal, merupakan wujud nyata dari kerja keras dan komitmen yang luar biasa," ujarnya.

Bey mengingatkan pada Pj Wali Kota Bandung yang baru, A Koswara, bahwa masa jabatannya sangat singkat sehubungan akan adanya wali kota definitif pada Februari 2025.

Karenanya dia meminta fokus utama Koswara bukanlah membuat kebijakan-kebijakan populis yang berpotensi menunda atau mengaburkan program kerja yang sudah ada.

"Melainkan agar dapat menyelesaikan dengan baik program-program yang telah direncanakan," ucapnya.

Lebih lanjut, Bey mengatakan bahwa Koswara diharapkan mampu melanjutkan program kerja yang telah berjalan dengan baik, mendengarkan aspirasi masyarakat, serta menuntaskan pekerjaan rumah yang masih tersisa.

Salah satu hal penting yang perlu mendapat perhatian adalah keluhan masyarakat terkait beberapa masalah di lapangan, seperti pangkalan ojek yang sering beroperasi dengan gaya premanisme, serta dominasi taksi di beberapa kawasan yang menimbulkan ketidaknyamanan bagi warga.

"Masalah-masalah ini membutuhkan penanganan yang tegas, namun tetap bijaksana," kata dia.

Kota Bandung, kata Bey, dihadapkan pada sejumlah target indikator makro yang harus dicapai dengan optimal di akhir tahun 2024 ini.

Indikator-indikator ini, kata dia, mencerminkan keberhasilan pembangunan di berbagai sektor, mulai dari ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga tata kelola pemerintahan.

"Meski jabatan saudara berada dalam masa transisi, saya meminta agar hal tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk tidak tercapainya pencapaian indikator makro yang telah disepakati," ujarnya.

Bey juga mengingatkan pada Koswara bahwa Kota Bandung akan segera memasuki masa penting menjelang Pilkada Serentak 2024, yang merupakan sebuah fase krusial yang membutuhkan perhatian khusus.

"Aparatur Sipil Negara (ASN) bersama pemerintah kota harus mampu menjaga netralitas, berdiri di atas semua golongan, tanpa berpihak, serta menjauhkan diri dari kepentingan politik praktis," tuturnya menambahkan.

Sejatinya, pelantikan Pj Wali Kota Bandung hari ini dijadwalkan akan berbarengan dengan pelantikan Pj Bupati Bogor baru pengganti Asmawa Tosepu, namun hal tersebut ternyata urung dilakukan.

"Bogor belum ada (calonnya)," ujar Bey.

Selain itu, masa jabatan Pj Wali Kota Bandung juga sama dengan Pj Wali Kota Sukabumi dan Pj Bupati Purwakarta, namun para penjabat saat ini yang masing-masingnya adalah Kusmana Hartadji dan Benni Irwan diberikan perpanjangan masa jabatan.