Sekretaris Daerah (Sekda) Banten Muhadi mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten telah mengirimkan surat usulan pengisian jabatan di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) ke Kemendagri.
"Ya memang surat usulan sudah dikirim ke Kemendagri, Rabu (14/5). Sesuai aturan Plt Gubernur bisa melakukan mutasi atas persetujuan mendagri," kata Muhadi di Serang, Jumat.
Plt Gubernur Banten Rano Karno sehari sebelumnya mengatakan, dengan dasar ada dua jabatan yang kosong yakni Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) dan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Banten yang saat ini dijabat oleh Plt, Pemprov Banten sudah melayangkan surat ke Kemendagri untuk melakukan rotasi dan mutasi.
"Saat ini ada dua jabatan kepala SKPD yang kosong yakni Dinas Kesehatan dan Dinas Tenaga Kerja. Ini yang menjadi dasar kita untuk melakukan rotasi dan mutasi," kata Rano Karno.
Menurut dia, dengan dasar pengisian dua jabatan itu, Pemprov Banten sudah melayangkan surat Kemendagri.
"Pasti terjadi mutasi. Apalagi kita saat ini juga ada 27 eselon III kosong, dan IV juga banyak yang pensiun. Ini harus ditindaklanjuti," katanya.
Rano mengatakan sebenarnya ada empat persyaratan yang tidak boleh dilakukan oleh Plt, salah satunya adalah tidak boleh melakukan rotasi dan mutasi, kecuali berkonsultasi dengan Kemendagri karena kepentingan.
"Kita dasarnya kepentingan, karena ada dua jabatan yang kosong. Untuk itu, kita konsultasikan ke Kemendagri," kata Rano..
Selain melakukan rotasi dan mutasi, pihaknya juga menyampaikan surat ke Kemendagri untuk penarikan tiga nama calon Sekretaris Daerah (Sekda) Banten yang diusulkan oleh Gubernur Banten non Aktif Ratu Atut Chosiyah, melalui Badan Kepegawaian Dalam (BKD) kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Ketiga nama tersebut akan ditinjau ulang dan harus mengikuti mekanisme sesuai aturan.
Sebagaimana diketahui, ketiga calon Sekda yang diusulkan pada tanggal 24 April 2014 yakni Kepala Dinas Pendidikan Hudaya Latuconsina, Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Zainal Mutaqin, dan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Opar Sohari.
Rano mengatakan Pemprov Banten akan meminta persetujuan dari Kemendagri untuk mengkaji ulang tiga nama calon Sekda yang telah diajukan oleh Gubernur Banten nonaktif Ratu Atut Chosiyah.
(M045/R010)
Pewarta: Mulyana
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2014
