Kalau benar Partai Golkar dan Partai Demokrat akan membentuk poros koalisi baru dan mengusung Sultan Hamengku Buwono sebagai calon presiden, maka suara Jokowi di Pulau Jawa akan terpecah,"
Jakarta (ANTARA News) - Peneliti senior dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) R Siti Zuhro mengatakan wacana mengusung Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai calon presiden alternatif akan mengancam perolehan suara Joko Widodo di Pulau Jawa.
"Kalau benar Partai Golkar dan Partai Demokrat akan membentuk poros koalisi baru dan mengusung Sultan Hamengku Buwono sebagai calon presiden, maka suara Jokowi di Pulau Jawa akan terpecah," kata R Siti Zuhro, di Jakarta, Jumat.
Menurut dia, Sultan Hamengku Buwono X adalah Raja Jawa yang memiliki kharismatik tinggi dan sangat disegani masyarakat Jawa.
Karena itu, kata dia, jika benar Partai Golkar dan Partai Demokrat akan membentuk poros koalisi baru dan mengusung Sultan Hamengku Buwono X sebagai calon presiden, maka suara Jokowi di Pulau Jawa akan menurun cukup tajam, terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Namun, untuk membentuk poros koalisi baru dan mengusung Sultan, menurut dia, Partai Golkar dan Partai Demokrat harus bergerak cepat, karena batas akhir pendaftaran pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di KPU pada Selasa (20/5) pukul 16:00 WIB.
"Itu artinya, Partai Golkar dan Partai Demokrat, praktis hanya memiliki waktu tiga hari lagi," katanya.
Menurut dia, jika Partai Golkar dan Partai Demokrat memiliki tekad dan kemauan yang sama, maka pembentukan koalisi dan mengusung capres masih mungkin dilakukan.
Di sisi lain, Siti Zuhro juga mengingatkan calon presiden dari koalisi PDI Perjuangan, untuk tetap konsisten dan menjadi dirinya sendiri.
Menurut dia, Jokowi memiliki elektabilitas yang tinggi dan tertinggi di antara nama-nama capres yang muncul sudah lebih dari setahun terakhir.
Jokowi memiliki elektabilitas tinggi, kata dia, karena masyarakat berpandangan Jokowi adalah figur yang sederhana, jujur, pekerja keras, dan dekat dengan rakyat.
"Agar Jokowi tetap mendapat simpati rakyat, jadilah seperti dirinya selama ini dan terus menjaga kedekatan dengan rakyatm," katanya.
Partai Golkar menjadwalkan menyelenggarakan rapat pimpinan nasional (Rapimnas) di Jakarta, pada 17--18 Mei 2014, sedangkan Partai Demokrat menjadwalkan akan menyelenggarakan Rapimnas di Jakarta, pada 18 Mei 2014.
(R024/Y008)
Pewarta: Riza Harahap
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2014