Penyaluran BBM bersubsidi harus tepat sasaran. Ingatlah bahwa penyalahgunaan BBM bersubsidi tidak hanya merugikan negara, tetapi juga merugikan masyarakat banyakJakarta (ANTARA) - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) berkomitmen mempercepat penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat mengenai pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, termasuk di regional Sumatra bagian selatan (Sumbagsel).
Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, mengatakan, pihaknya terus meningkatkan pemahaman kepada pemangku kepentingan terhadap ketentuan kewajiban dan sanksi terhadap penyalur BBM sesuai Surat Keputusan (SK) BPH Migas Nomor 64/KPTS/KA/BPH MIGAS/KOM/2023 tentang Pedoman Pembinaan Hasil Pengawasan Kepada Penyalur.
Menurut dia, penyaluran BBM jenis bahan bakar tertentu (JBT) dan jenis bahan bakar khusus penugasan (JBKP) merupakan isu strategis, terutama dalam menjaga ketersediaan energi di masyarakat.
Untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi itu tepat sasaran dan tidak disalahgunakan, lanjutnya, BPH Migas telah mengeluarkan regulasi mengenai pedoman pembinaan hasil pengawasan kepada penyalur.
"Penyaluran BBM bersubsidi harus tepat sasaran. Ingatlah bahwa penyalahgunaan BBM bersubsidi tidak hanya merugikan negara, tetapi juga merugikan masyarakat banyak," tegas Halim saat stakeholder meeting mengenai pendistribusian BBM bersubsidi di Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (18/9/2024).
Pelanggaran terhadap ketentuan penyaluran BBM bersubsidi tidak hanya berdampak pada sanksi administratif, tetapi juga dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas Pasal 55.
Dalam kesempatan tersebut, Halim juga mengharapkan PT Pertamina Marketing Operation Regional (MOR) II Wilayah Sumbagsel dapat terus meningkatkan pengawasan terhadap seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang berada di wilayahnya.
"Pastikan seluruh CCTV berfungsi dengan baik dan merekam aktivitas penyaluran selama minimal 30 hari. Hal ini penting sebagai upaya transparansi dan pengawasan lebih lanjut dalam penyaluran BBM. Selain itu, pastikan pula bahwa penyaluran BBM dilakukan sesuai dengan ketentuan Perpres Nomor 191 Tahun 2014 yaitu hanya kepada konsumen pengguna yang berhak," terangnya.
Halim menambahkan Himpunan Wiraswasta Nasional (Hiswana) Migas sebagai garda terdepan dalam penyaluran BBM bersubsidi, juga diharapkan dapat berperan aktif dalam memastikan penyaluran BBM tepat sasaran.
"Kami juga menekankan pentingnya memastikan bahwa penyaluran JBT dilakukan dengan memastikan kesesuaian antara nomor polisi kendaraan dan QR code yang terdaftar, hal ini untuk menghindari adanya penyalahgunaan. Hindari praktik-praktik yang dapat memicu penyalahgunaan BBM, seperti pengisian kendaraan dengan banyak barcode," sebutnya.
Adapun kegiatan tersebut juga dihadiri perwakilan Pemerintah Provinsi Bengkulu, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, PT Pertamina Patra Niaga, PT AKR Corporindo Tbk, dan Hiswana Migas.
Baca juga: BPH Migas: Masukan masyarakat jadi pertimbangan soal BBM subsidi
Baca juga: BPH Migas pastikan kesiapan pasokan BBM selama ajang MotoGP di Lombok
Baca juga: BPH Migas: Surat rekomendasi jadi alat kontrol pendistribusian BBM
Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024
