Jadi, anggaran di wilayah I itu ada Rp200 juta untuk seluruhnyaJakarta (ANTARA News) - Kementerian Perindustrian membutuhkan tambahan anggaran sekitar Rp10 miliar agar bisa mewujudkan Standar Nasional Indonesia bagi mainan anak dalam rangka menekan produk dari luar.
"Pemerintah dalam kesempatan ini perlu meningkatkan anggaran berkaitan dengan SNI. Kami lihat mainan anak dari Tiongkok membanjiri Tanah Air," ujar Direktur Industri Kecil dan Menengah Wilayah I Kementerian Perindustrian Reisend Emil Panjaitan di Jakarta, Jumat.
Emil mengatakan, tumpahnya barang dari Tiongkok yang tidak terkontrol tersebut kerap membahayakan anak-anak, karena komponenya, seperti bahan dasar dan cat yang tidak memiliki standar mutu.
Menurut Emil anggaran Rp2 miliar yang saat ini dialokasikan Kemenperin untuk memfasilitasi industri mainan dalam meraih SNI masih kurang, mengingat banyaknya jenis produk mainan anak.
"Jadi, anggaran di wilayah I itu ada Rp200 juta untuk seluruhnya. Sebagaimana diketahui bahwa SNI itu ada 4 produk. Kalau satu produk tadi memakan biaya Rp40-50 juta. Jadi kalau ada Rp200 juta untuk satu wilayah, ya hanya bisa lima produk," ujar Emil.
Emil menjelaskan, anggaran berjumlah Rp2 miliar tersebut digunakan untuk biaya yang berkaitan dengan tenaga asesor SNI yang diberangkatkan dari Jakarta ke daerah dengan menjamin biaya akomodasi, konsumsi dan transportasi, termasuk biaya uji laboratorium.
"Anggaran sebesar Rp2 miliar itu untuk keseluruhan. IKM sendiri ada dana Rp1 miliar. Nanti ada juga dari industri besar, Basis Industri Manufaktur sama Direktorat Industri Aneka," kata Emil.
Emil menegaskan bahwa seritifikasi SNI mainan anak sangat penting untuk melindungi para generasi penerus bangsa agar terhindar dari mainan yang membahayakan.
Selain itu, lanjut Emil, SNI dapat membuat produk mainan Indonesia lebih kompetitif di mata internasional, terlebih dalam menghadapi Komunitas ASEAN 2015.
Pewarta: Sella Panduarsa Gareta
Editor: Fitri Supratiwi
Copyright © ANTARA 2014
