Jokowi: cawapres PDI-P bukan ketum partai

Kita mau kebijakan yang berpihak pada rakyat

Jakarta (ANTARA News) - Calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P) Joko Widodo mengisyaratkan calon wakil presiden (cawapres) yang akan mendampinginya bukanlah ketua umum partai tertentu.

Capres yang akrab disapa Jokowi beralasan bahwa ia menginginkan koalisi partai yang "ramping".

"Koalisi ramping itu kan artinya kita ingin kerja sama tanpa syarat. Dengan demikian nanti bisa koalisi dengan satu, dua, tiga atau empat tapi tanpa syarat, koalisi tanpa syarat itu akan kelihatan siapa yang jadi capres dan cawapresnya," kata Jokowi saat makan siang di warung soto di daerah Roxy, Jakarta Barat, Jumat.

Kalau keduanya adalah ketua umum partai, lanjut Jokowi, akan ada syaratnya. "Semuanya bisa minta ketuanya. 'Saya mau gabung tapi ketuaku jadi cawapres', dan sebagainya. Gak usah saya sebutlah," kata Jokowi.

Ia meyakinkan bahwa koalisi tanpa syarat bukanlah sebuah ekaperimen tapi merupakan keyakinan karena menurutnya sudah banyak partai yang menyetujuinya.

Lebih lanjut Jokowi memastikan jika dia menjadi presiden, ia ingin memperkuat sistem presidensial.

"Yang mau kita perkuat kan sistem presidensial. Jadi misalnya nanti di tengah jalan ada partai koalisi yang tidak setuju akan kebijakan presiden, ya tidak apa-apa. Nanti ada reward dan punishment. Kita mau kebijakan yang berpihak pada rakyat," katanya.

Jokowi berjanji akan bersikap transparan terkait kontrak politik dengan partai politik karena "koalisi ramping" merupakan ide Jokowi.

"Ini ide capres. Nanti saya akan buka PKB minta apa, Nasdem minta apa. Perjanjian kami kan bukan berapa menteri atau cawapres siapa, reward punishment-nya apa. Ada semuanya. Kerja ya begini. Kerja enggak serampangan," katanya.