kita telah sepakat semaksimal mungkin meletakkan seluruh asumsi APBN dalam menjawab berbagai risiko tantangan tahun depan
Jakarta (ANTARA) - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menilai penetapan asumsi makro yang tercantum dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (UU APBN) Tahun Anggaran 2025 mampu menjawab tantangan perekonomian global.
"Bersama dengan pemerintah, kita telah sepakat semaksimal mungkin meletakkan seluruh asumsi APBN dalam menjawab berbagai risiko tantangan tahun depan," kata Said dalam Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2025 di Jakarta, Kamis.
Menurutnya, APBN 2025 yang baru disetujui pengesahannya cukup memberikan kelonggaran fiskal bagi Pemerintahan Prabowo-Gibran.
Dalam UU APBN 2025, Pemerintah menetapkan target pendapatan negara sebesar Rp3.005,1 triliun, belanja negara Rp3.621,3 triliun, defisit Rp616,19 triliun dengan keseimbangan primer defisit sebesar Rp63,33 triliun, serta pembiayaan anggaran sebesar Rp616,2 triliun.
Dalam UU APBN 2025, Pemerintah menetapkan target pendapatan negara sebesar Rp3.005,1 triliun, belanja negara Rp3.621,3 triliun, defisit Rp616,19 triliun dengan keseimbangan primer defisit sebesar Rp63,33 triliun, serta pembiayaan anggaran sebesar Rp616,2 triliun.
Kemudian penerimaan perpajakan untuk 2025 ditargetkan mencapai Rp2.490,9 triliun, sementara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2025 ditargetkan mencapai Rp513,6 triliun.
Baca juga: Banggar DPR doakan Sri Mulyani menjabat di pemerintahan selanjutnya
Baca juga: Ketua Banggar DPR: APBN tak terpengaruh jika kementerian bertambah
Baca juga: Banggar DPR doakan Sri Mulyani menjabat di pemerintahan selanjutnya
Baca juga: Ketua Banggar DPR: APBN tak terpengaruh jika kementerian bertambah
Untuk asumsi dasar ekonomi makro 2025, ditetapkan yakni target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen, laju inflasi 2,5 persen, suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun sebesar 7 persen, nilai tukar rupiah Rp16.000 per dolar AS, harga minyak mentah Indonesia 82 dolar AS per barel, lifting minyak 605 ribu barel per hari, dan lifting gas sebesar 1,005 juta barel setara minyak per hari.
Dalam hal ini, Said mengapresiasi kinerja pemerintah yang telah mempertahankan capaian laju inflasi agar tetap stabil.
Namun, ia memberikan catatan untuk tetap mewaspadai fenomena deflasi yang telah dialami Indonesia selama empat bulan berturut-turut.
Dalam hal ini, Said mengapresiasi kinerja pemerintah yang telah mempertahankan capaian laju inflasi agar tetap stabil.
Namun, ia memberikan catatan untuk tetap mewaspadai fenomena deflasi yang telah dialami Indonesia selama empat bulan berturut-turut.
"Tetapi sekali lagi kita ingin mengingatkan, terjadinya fenomena deflasi yang sudah kita lama dalam empat bulan berturut-turut, semenjak bulan Mei 2024, dikhawatirkan hal ini mengindikasikan terjadinya penurunan daya beli masyarakat yang kemudian berdampak terhadap pelemahan ekonomi," tuturnya.
Lebih lanjut dalam paparannya, Said menyebutkan APBN 2025 dirancang dengan berfokus pada beberapa tujuan program.
Pertama, pendidikan bermutu, melalui program peningkatan gizi anak sekolah, renovasi sekolah, dan penguatan sekolah unggulan.
Lebih lanjut dalam paparannya, Said menyebutkan APBN 2025 dirancang dengan berfokus pada beberapa tujuan program.
Pertama, pendidikan bermutu, melalui program peningkatan gizi anak sekolah, renovasi sekolah, dan penguatan sekolah unggulan.
Kedua, kesehatan berkualitas, dengan pembangunan rumah sakit yang berkualitas, pemeriksaan kesehatan gratis, serta akselerasi penurunan tengkes (stunting).
Ketiga, pengentasan kemiskinan dan pemerataan, melalui perlindungan sosial, rumah layak huni dan terjangkau, serta Program Desa Mandiri, lumbung pangan.
Keempat, pertumbuhan ekonomi tinggi, melalui hilirisasi, akselerasi investasi berorientasi ekspor, serta transformasi ekonomi hijau.
"Target jangka pendek tersebut, kita pandang sebagai fokus Pemerintah yang harus dicapai pada tahun 2025," jelasnya.
Terkait dengan anggaran pendidikan, Said menambahkan bahwa pemerintah akan selalu berkomitmen untuk mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar minimal 20 persen dari APBN, atau sebesar Rp724,26 triliun.
Ia mempercayai Pemerintahan baru nantinya akan lebih fokus untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
"Anggaran pendidikan ini dapat menopang sejumlah program strategis pemerintahan baru seperti renovasi sekolah, perbaikan MCK sekolah, makelar, membangun sekolah unggulan terintegrasi sebagai bagian dari Program Quick Win Presiden terpilih," jelas Said.
Baca juga: Banggar DPR RI setujui RUU APBN 2025
Baca juga: Banggar DPR dan Kemenkeu sepakati postur sementara APBN 2025
Ketiga, pengentasan kemiskinan dan pemerataan, melalui perlindungan sosial, rumah layak huni dan terjangkau, serta Program Desa Mandiri, lumbung pangan.
Keempat, pertumbuhan ekonomi tinggi, melalui hilirisasi, akselerasi investasi berorientasi ekspor, serta transformasi ekonomi hijau.
"Target jangka pendek tersebut, kita pandang sebagai fokus Pemerintah yang harus dicapai pada tahun 2025," jelasnya.
Terkait dengan anggaran pendidikan, Said menambahkan bahwa pemerintah akan selalu berkomitmen untuk mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar minimal 20 persen dari APBN, atau sebesar Rp724,26 triliun.
Ia mempercayai Pemerintahan baru nantinya akan lebih fokus untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
"Anggaran pendidikan ini dapat menopang sejumlah program strategis pemerintahan baru seperti renovasi sekolah, perbaikan MCK sekolah, makelar, membangun sekolah unggulan terintegrasi sebagai bagian dari Program Quick Win Presiden terpilih," jelas Said.
Baca juga: Banggar DPR RI setujui RUU APBN 2025
Baca juga: Banggar DPR dan Kemenkeu sepakati postur sementara APBN 2025
Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024
