KPK lanjutkan pemeriksaan saksi kasus dugaan suap dana hibah di Jatim

Hari ini KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dugaan tindak pidana korupsi terkait suap dana hibah untuk kelompok masyarakat di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pemeriksaan di Kantor Polresta Malang Kota

Malang Raya (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melanjutkan proses pemeriksaan sejumlah saksi terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi suap pengelolaan dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, di Mapolresta Malang Kota, Kamis.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto dihubungi dari Kota Malang, menyatakan penyidik pada hari ketiga memeriksa 14 pengurus pokmas sebagai saksi dugaan kasus suap dana hibah.

"Hari ini KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dugaan tindak pidana korupsi terkait suap dana hibah untuk kelompok masyarakat di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pemeriksaan di Kantor Polresta Malang Kota," kata Tessa.

Belasan saksi tersebut yang menjalani pemeriksaan hari ini, adalah IB dari Pokmas Sejahtera, S dari Pokmas Sekartanjung, ADC dari Pokmas Maju Makmur, MS dari Pokmas Krajan Makmur, dan MG dari Pokmas Tirto Maju.

"Kemudian, SH Pokmas Pilar Mas, B Pokmas Tugu Jaya, AS Pokmas Makmur Jaya, S Pokmas Gelanggang Makmur, dan MI Pokmas Tirta," ujarnya.

Selain itu, DJ dari Pokmas Kerto Gawe, HI dari Pokmas Tempursari, NK dari Pokmas Kampung Tengah, dan MY dari Pokmas Gunungan.

Secara keseluruhan, ada sebanyak 35 orang saksi yang menjalani pemeriksaan oleh KPK sejak Selasa (17/9) di Mapolresta Malang Kota.

Langkah KPK untuk mengungkap kasus dugaan tindak pidana korupsi suap pengelolaan dana hibah pokmas di lingkungan Pemprov Jatim itu mendapatkan dukungan dari masyarakat, di antaranya dari Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya. Dukungan disuarakan melalui aksi damai yang digelar Mapolresta Malang Kota.

Sebelumnya, tim penyidik KPK pada 12 Juli 2024, mengumumkan telah menetapkan 21 orang tersangka dalam pengembangan penyidikan kasus dugaan korupsi suap pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) dari APBD Provinsi Jawa Timur pada tahun anggaran 2019–2022.