Bappenas: Pemerintahan baru laksanakan RPJMN 2025 selaras dengan SDG

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa memastikan Pemerintahan baru RI akan melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yang selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG).

“Penyelarasan dengan upaya global ini akan memperkuat strategi nasional kami sekaligus berkontribusi pada tujuan internasional,” katanya pada acara pembukaan Forum Level Tingkat Tinggi Bappenas dan PBB tentang Kerja Sama Pembangunan 2024 yang berlangsung Rabu (18/9).

Menurut keterangan tertulis Pusat Penerangan PBB yang diterima ANTARA di Jakarta, Kamis,
Suharso mengatakan sektor kesehatan, pendidikan, dan gizi adalah beberapa sektor yang akan menjadi prioritas pemerintahan baru RI yang resmi bekerja setelah pelantikan presiden- wakil presiden terpilih hasil Pemilihan Presiden 2024 pada 20 Oktober.

“Kami menyadari bahwa pengembangan sumber daya manusia merupakan inti dari strategi kami untuk masa depan yang sejahtera, dan kami akan lebih meningkatkan sektor-sektor ini melalui intervensi khusus,” kata Suharso.

Dia lebih lanjut mengatakan Pemerintah RI ingin meningkatkan inisiatif yang memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan program kesehatan sekolah dan memperluas akses pendidikan yang berkualitas di seluruh Indonesia.

Selain itu, selama lima tahun ke depan, Indonesia juga akan mengimplementasikan tiga pilar transformasi yang digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), yaitu transformasi sosial, transformasi ekonomi dan transformasi tata kelola.

Dia menjelaskan bahwa transformasi sosial berfokus pada pemerataan akses pendidikan dan layanan kesehatan, penanggulangan kemiskinan dan peningkatan mekanisme perlindungan sosial.

Selanjutnya, transformasi ekonomi berfokus pada memajukan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui inovasi, digitalisasi, inisiatif ekonomi hijau dan peningkatan produktivitas, katanya.

Adapun transformasi tata kelola berfokus pada membina integritas, kemampuan beradaptasi, dan kerangka regulasi yang kuat untuk meningkatkan efektivitas layanan publik dan tata kelola.

“Kami mengandalkan mitra PBB kami untuk terus mendukung prioritas Indonesia, khususnya dalam mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif,” kata Suharso.

Baca juga: Jokowi serukan pembaruan arah pembangunan global untuk keadilan
Baca juga: Lewat HLF MSP 2024, RI bidik perumusan pembiayaan alternatif untuk SDG