Jadi kami melakukan evaluasi ini selama dua tahun anggaran dengan meminta dokumen-dokumen tentang kegiatan apa saja yang sudah dilaksanakan selama 2023 dan 2024
Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DKI Jakarta melakukan pengawasan atas pemanfaatan Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2024 pada kelurahan-kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

"65 Kelurahan di Jakarta Selatan ini menjadi sampel dari pemeriksaan dokumen dan kunjungan lapangan pelaksanaan DAU Kelurahan Tahun 2023 dan 2024 oleh BPKP Provinsi DKI Jakarta," kata Kepala Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Selatan, Laila Saphira Murni di Jakarta, Kamis.

Baca juga: Lapangan usaha jasa keuangan dorong pertumbuhan ekonomi Jakarta
 
Laila menyampaikan pemeriksaan dokumen ini pihak Kelurahan menyampaikan dokumen daring (softcopy) yang diunggah ke dalam https://bit.ly/DataKelurahan_DAU dan membawa dokumen cetak (hardcopy) pada saat pelaksanaan pemeriksaan.
 
Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta akan melakukan peninjauan lapangan yang akan dilakukan pada 19 dan 20 September 2024 di enam kelurahan.

Baca juga: Ekonomi Jakarta tumbuh 4,90 persen pada triwulan II 2024
 
Enam kelurahan itu yakni Kelurahan Ragunan, Cilandak Timur, Duren Tiga, Grogol Selatan, Srengseng Sawah, dan Kelurahan Karet Kuningan.
 
Sementara itu, Pengendali Teknis BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta, Multazamah mengatakan kedatangan BPKP Provinsi DKI Jakarta untuk mengecek dokumen dan akan memeriksa dana transfer khusus DAU yang mana adalah sampel dari Provinsi DKI Jakarta.
 
“Jadi kami melakukan evaluasi ini selama dua tahun anggaran dengan meminta dokumen-dokumen tentang kegiatan apa saja yang sudah dilaksanakan selama 2023 dan 2024," kata Multazamah.
 
Dia mengatakan DAU bertujuan untuk pelayanan publik sesuai dengan yang diamanatkan oleh pemerintah pusat.

Baca juga: Legislator sebut keuangan DKI mampu rekrut 4.100 guru honorer jadi KKI
 
Dalam kegiatan tersebut hadir Pengendali Teknis BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta Multazamah;  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta Bidang Pemerintahan Salman Akbar; dan Bidang Anggaran, Pemerintahan, Pembangunan, dan Lingkungan Hidup Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta Mauliasyah.
 
Kemudian, juga dihadiri para perwakilan dari 10 kecamatan dan 65 kelurahan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024