Pascapenangkapan Bupati RY, pejabat Pemkab Bogor mendadak sensitif

Cibinong (ANTARA News) - Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat mendadak sensitif pascapenangkapan dan penetapan Bupati Rachmat Yasin sebagai tersangka kasus dugaan korupsi suap untuk mendapatkan rekomendasi tanah seluas 2.754 hektar.

Sejumlah pejabat mendadak sulit untuk ditemui diantaranya Kepala Dinas Bina Marga, Dinas Tata Bangunan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan begitu juga Badan Pertanahan Nasional setempat.

Hal ini dikeluhkan sejumlah wartawan baik media lokal maupun media nasional yang ingin melakukan konfirmasi terkait program pembangunan di wilayah tersebut.

Tepatnya, Rabu, saat Antara bersama wartawan dari Media Indonesia dan The Jakarta Post meminta konfirmasi Kepala Dinas Bina Marga terkait pembangunan Jalur Puncak II.

Saat tiba di kantor dinas berlantai empat tersebut, pukul 12.00 WIB pintu masuk gedung terkunci. Pintu tersebut merupakan satu-satunya akses bagi pengunjung untuk bertemu pegawai atau keperluan lainnya.

Menurut petugas keamanan di pos jaga, saat itu sedang jam istirahat sehingga pintu terkunci. Sejumlah pengunjung mulai berdatangan ke kantor tersebut.

Sekitar pukul 12.59 WIB pintu dibuka dari dalam oleh seorang petugas keamanan wanita bernama Dedeh.

Pengunjung yang datang harus melapor terlebih dahulu di meja informasi yang dijaga sejumlah petugas keamanan. Ditanyakan keperluan dan ingin bertemu siapa.

Saat wartawan Media Indonesia menyampaikan maksud kedatangan ingin bertemu Kepala Dinas Bima Marga. Petugas Keamanan bernama Dedeh menyebutkan kalau Kadis sedang tidak ada di kantor karena ada rapat bersama Sekda.

Ketika diminta untuk bisa bertemu dengan pejabat yang dapat menjelaskan terkait pembangunan Jalur Puncak II. Petugas tersebut menyuruh wartawan untuk menunggu, sampai dia bisa menghubungkan pejabat mana yang bisa ditemui.

Sekitar 15 menit berselang, petugas tersebut keluar sambil membawa secarik kertas. Dengan nada diplomasi ia menyebutkan bahwa tidak ada pihak yang bisa memberikan keterangan terkait proyek pembangunan Jalur Puncak II tersebut karena merupakan kegiatan pusat dan provinsi.

"Mbak silahkan hubungi pihak Badan Metro, karena ini ditangani oleh Metro di Kemen PU. Ini nomor teleponnya, karena disini (Bina Marga) tidak menangani pembangunan itu," ujar Dedeh menyodorkan memo bertuliskan Satker Metro, Narko.

Ketika dikonfirmasi lebih lanjut, kenapa sulit untuk menemui penjabat di Bina Marga dan kaitannya apa harus menghubungi Satker Metro. Dedeh tidak dapat menjelaskan lebih rinci karena bukan kewenangannya.

Sempat terjadi perdebatan antara rekan media dan petugas keamanan tersebut. Karena konfirmasi bukan kewenangannya untuk menjawab pertanyaan wartawan. Setelah didesak bahwa konfirmasi tersebut untuk memperjelas status proyek pembangunan dan tidak ada kaitannya dengan kasus Bupati RY.

Menghadapi hal tersebut, akhirnya Dedeh luluh dan mencoba melaporkan kembali terkait kedatangan wartawan ke kantor tersebut. Setelah 10 menit berlalu, media diperbolehkan masuk menghadap ke salah satu kepala sub bidang.

Kedatangan Antara dan sejumlah wartawan lainnya diterima oleh Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan Dinas Bima Marga, Andri Wistrianto.

Sebelumnya, Antara dan sejumlah media lainnya mencoba menemui Kepala Bappeda dan Tata Ruang. Namun, upaya tersebut gagal.

Nomor telpon Kepala Dinas Tata Ruang tidak aktif. Sedangkan Kepala Bappeda menolak untuk bertemu wartawan dengan alasan masih sibuk dengan pekerjaan.

"Tidak biasanya semua pejabat menjadi sulit dihubungi. Harusnya dalam kondisi seperti ini mereka bersikap kooperatif, jangan malah menghindari wartawan," ujar Dede wartawan dari Media Indonesia.

Dede juga menilai, sejumlah pejabat khawatir diberondong pertanyaan seputar kasus Bupati Bogor, sehingga terkesan berhati-hati dan menghindar dari awak media.

"Padahal maksud kedatangan kita bukan untuk menanyai kasus RY (Rachmat Yasin) tetapi mereka menyangkanya kita mau tanya-tanya soal itu. Seperti Kasubag Program Bina Marga sempat menyebutkan, sejumlah pemilik tanah di Jalur Puncak II kebanyakan milik pengembang salah satunya mungkin BJA," ujar Dede.

Keluhan serupa juga disampaikan Arthur salah satu kameramen televisi lokal yang menuliskan di status blackberry messagernya "Wakil Bupati mendadak menjadi pediam kepada wartawan", tulisnya.

Sementara itu, Theresia, wartawan dari The Jakarta Post merasa heran dengan kondisi Kantor Bina Marga yang beroperasi seperti kantor iteligen yang ditutup saat jam istirahat.

"Inikan gedung perkantoran, tempat publik, kenapa pintu masuk gedung dikuci begini saat jam istirahat, baru kali ini saya melihat gendung perkantoran dikunci saat jam istirahat," ujar Theresia. (LR)