Jakarta (ANTARA) - Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nahar menyebut sebanyak 4.749 perkara anak yang masuk ke Pengadilan Negeri selama periode Januari - Agustus 2023 dengan 1.352 anak diputus pidana pokok.
"Berdasarkan data Mahkamah Agung, laporan Sistem Peradilan Pidana Anak periode Januari - Agustus 2023, ada 4.749 perkara anak yang masuk Pengadilan Negeri, dengan 1.352 anak diputus pidana pokok," kata Nahar dalam media talk di Jakarta, Rabu.
Nahar mengatakan kasus terbanyak adalah pencurian yang mencapai 475 kasus, disusul kasus perlindungan anak sebanyak 458 kasus, narkotika ada 108 kasus, pembunuhan ada 25 kasus, kejahatan susila 18 kasus, pengeroyokan 43 kasus, dan pengeroyokan sampai korban meninggal ada 23 kasus.
"Dari data-data tersebut, kemudian Kemenkumham sebagai stakeholder dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa ada 3.756 putusan pengadilan menempatkan anak di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) yang penempatannya disebar di 33 LPKA seluruh Indonesia," katanya.
Baca juga: 23 anak yang ikut demo di Semarang dan Makassar kembali ke keluarga
Baca juga: KemenPPPA pantau penanganan kasus love scamming anak SMP di Bandung
Nahar menambahkan terdapat sejumlah LPKA yang mengalami kelebihan kapasitas, salah satunya adalah LPKA Kutoarjo.
Menurut dia, fenomena LPKA yang kelebihan kapasitas ini menunjukkan banyaknya kasus anak yang semestinya dicegah.
"Artinya, kelebihan beban dalam proses pembinaan ini menunjukkan bahwa problem di luar sana itu harus diwaspadai betul. Akan berbahaya kalau aspek pencegahan dan penanganan tidak dilakukan secara baik dan tuntas," katanya.*
Baca juga: Polisi diminta segera temukan penyebab kematian santriwati di NTB
Baca juga: KemenPPPA desak polisi ungkap kasus anak AM yang tewas di Padang
Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2024
