Kemenko PMK: Persoalan PON Aceh-Sumut jadi catatan penting pemerintah

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menyatakan berbagai persoalan dan pemberitaan viral menyangkut Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI yang saat ini berlangsung di Aceh dan Sumatera Utara (Sumut) menjadi catatan penting pemerintah.

"Ini akan menjadi catatan bagi kita. Jika dilihat dari sisi tuan rumah, PON berikutnya akan diselenggarakan di Provinsi NTB dan NTT, maka akan dilakukan pendampingan sejak awal dalam persiapan, baik infrastruktur, tata kelola, dan persiapan lainnya demi terselenggaranya PON yang lebih baik," ujar Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga Kemenko PMK Warsito dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan berbagai permasalahan terjadi dan menjadi sorotan masyarakat di media sosial, mulai dari konsumsi yang tidak memenuhi standar, arena pertandingan yang belum selesai, bahkan pemukulan wasit dilakukan atlet Sulawesi Tengah pada pertandingan sepak bola saat berhadapan dengan Aceh.

"Perihal sikap wasit yang mencederai nilai-nilai sportivitas, Satuan Tugas (Satgas) PON memastikan hal tersebut tidak terulang lagi dan akan diberikan sanksi bagi yang melanggar. Selain itu, dalam PON ini perlu ditonjolkan prestasi-prestasi yang luar biasa, mengingat hingga saat ini ada 78 pemecahan rekor dari berbagai cabang olahraga," katanya.

Rincian rekor olahraga nasional yang tercatat selama PON XXI Aceh-Sumatra Utara, yakni dari cabang atletik 12 nomor, cabang renang 10 nomor, cabang selam kolam 13 nomor, cabang angkat berat dua nomor, angkat besi 11 nomor, cabang panjang tebing empat nomor, dan cabang menembak 26 nomor.

"Penting untuk melakukan pelatihan terhadap wasit atau juri agar dapat menjunjung tinggi nilai profesionalisme dalam memimpin pertandingan dan permasalahan yang sama tidak terulang lagi," katanya.

Terkait dengan infrastruktur yang belum rampung dibangun, kata Warsito, secara fungsional arena sudah dapat digunakan untuk pertandingan, namun penataan kawasan arena masih belum siap dan akan dituntaskan hingga penyelenggaraan PON selesai.

Ia mengatakan komitmen dalam mendukung penyelenggaraan PON juga telah dituangkan dalam keputusan Presiden.

"Pemerintah pusat telah menyampaikan komitmennya dalam mendukung penyelenggaraan PON dengan dibentuknya Satgas Pengawalan PON XXI dan PEPARNAS XVII melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2024," katanya.

Ia menegaskan pemerintah akan mengambil pelajaran penting dari PON ke-21 untuk berkoordinasi dengan lebih baik sehingga dapat memperbaiki ekosistem bagi para atlet agar terus berprestasi pada pertandingan-pertandingan selanjutnya.

"Terakhir untuk para atlet, PON ini hendaknya menjadi titik balik untuk prestasi yang lebih baik, koordinasi lintas sektor berjalan maksimal dan dapat terselenggara dengan empat kategori sukses, yaitu sukses administrasi, sukses prestasi, sukses penyelenggaraan, dan sukses ekonomi," demikian Warsito.