Jakarta (ANTARA) - Dalam sistem pemerintahan modern, transparansi dan keadilan adalah dua prinsip fundamental yang harus ditegakkan untuk memastikan kepercayaan masyarakat dan efektivitas pemerintahan.

Salah satu alat yang dapat berperan penting dalam mencapai tujuan ini adalah "zaken kabinet," atau kabinet menteri yang mengurus hal-hal spesifik dalam pemerintahan.

Dalam konteks pemerintahan global yang semakin kompleks, penanganan isu-isu khusus dan spesifik memerlukan struktur pemerintahan yang efektif dan efisien. Salah satu pendekatan yang semakin diadopsi adalah penggunaan "zaken kabinet" atau kabinet khusus yang menangani masalah tertentu.

Zaken kabinet adalah istilah Belanda yang merujuk pada kabinet atau tim menteri yang memiliki tanggung jawab khusus terhadap masalah tertentu dalam pemerintahan. Konsep ini berbeda dari kabinet tradisional yang mungkin memiliki tanggung jawab yang lebih umum.

Zaken kabinet memungkinkan penanganan masalah dengan pendekatan yang lebih fokus dan terorganisir. Zaken kabinet harus terintegrasi dengan struktur pemerintahan yang lebih luas untuk memastikan konsistensi dan efektivitas kebijakan. Studi oleh Johansson (2023) menunjukkan bahwa tanpa integrasi yang baik, ada risiko terjadinya tumpang tindih atau konflik antara kebijakan yang ditetapkan oleh kabinet khusus dan kebijakan yang diambil oleh struktur pemerintahan yang lebih umum.

Sistem kabinet ini memiliki beberapa kelebihan di antaranya fokus pada masalah khusus. Zaken kabinet memungkinkan pengelolaan masalah spesifik secara lebih terfokus. Pendekatan ini mengurangi kemungkinan terjadinya pengabaian isu-isu penting karena adanya pembagian tanggung jawab yang jelas. Prinsip utama zaken kabinet adalah penanganan isu-isu tertentu dengan pendekatan yang lebih mendalam. Hal ini memungkinkan adanya spesialisasi dalam menangani masalah yang memerlukan keahlian khusus.

Dalam sistem zaken kabinet, setiap anggota kabinet memiliki tanggung jawab yang jelas. Pembagian tanggung jawab yang jelas ini dapat memperbaiki pelaporan dan akuntabilitas. Hal ini meningkatkan akuntabilitas karena masyarakat dapat lebih mudah menilai kinerja dan tanggung jawab setiap menteri.

Selain itu, dengan adanya kabinet yang khusus menangani isu tertentu, proses pengambilan keputusan menjadi lebih transparan. Menurut laporan Transparency International pada 2020, transparansi meningkat ketika ada struktur pemerintahan yang jelas dan mudah dipahami oleh publik.

Belanda telah menerapkan sistem zaken kabinet dalam berbagai kesempatan. Studi oleh De Lange (2018) menunjukkan bahwa model ini membantu meningkatkan efektivitas pengelolaan krisis dan transparansi dalam keputusan pemerintah.

Di Kanada, penggunaan kabinet khusus untuk menangani isu-isu tertentu, seperti perubahan iklim, telah menunjukkan hasil yang positif dalam hal akuntabilitas dan transparansi.

Sebuah studi komparatif oleh Smith dan Houghton (2021) menunjukkan bahwa negara-negara dengan sistem kabinet yang fokus pada isu tertentu cenderung memiliki tingkat kepuasan publik yang lebih tinggi terkait dengan transparansi pemerintahan. Penelitian ini menekankan pentingnya struktur pemerintahan yang dapat menanggapi isu spesifik dengan lebih baik.
​​​​​​​
Zaken Kabinet di Indonesia

Di Indonesia, konsep zaken kabinet atau kabinet khusus belum diadopsi secara formal dalam sistem pemerintahan seperti di beberapa negara Eropa atau negara-negara lain yang telah menerapkan model ini. Namun, prinsip-prinsip yang mendasari zaken kabinet seperti fokus pada isu spesifik dan akuntabilitas yang tinggi dapat ditemukan dalam beberapa inisiatif dan struktur pemerintahan yang ada.

Penerapan prinsip-prinsip zaken kabinet di Indonesia bisa ditemukan dalam dua periode pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) yaitu Kabinet Kerja (2014-2019) dan Kabinet Indonesia Maju (2019 – sekarang).

Pada periode pemerintahan Presiden Joko Widodo yang pertama, dikenal dengan sebutan Kabinet Kerja, struktur kabinet memiliki beberapa elemen yang mendekati prinsip zaken kabinet. Kabinet ini menekankan pada pembentukan kementerian dan lembaga yang menangani isu-isu spesifik seperti Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Penekanan pada koordinasi antarkementerian dan lembaga, serta fokus pada program prioritas, mencerminkan prinsip spesialisasi dan akuntabilitas.

Pada periode kedua pemerintahan Jokowi, Kabinet Indonesia Maju diluncurkan dengan struktur yang mengintegrasikan prinsip-prinsip serupa. Misalnya, Kementerian Investasi yang baru dibentuk untuk fokus pada pengembangan investasi, serta lembaga-lembaga seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang menangani isu spesifik dengan koordinasi yang intensif dengan kementerian terkait.

Beberapa komite dan tim khusus yang dibentuk pemerintah juga menerapkan prinsip-prinsip zaken kabinet, diantaranya Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

TNP2K merupakan contoh penerapan prinsip kabinet khusus dalam konteks Indonesia. Dibentuk pada tahun 2010, TNP2K berfokus pada koordinasi berbagai program pengentasan kemiskinan di seluruh Indonesia. Tim ini bekerja dengan berbagai kementerian dan lembaga untuk memastikan bahwa kebijakan dan program pengentasan kemiskinan berjalan dengan efektif dan terkoordinasi. TNP2K juga tercatat berhasil meningkatkan koordinasi antara berbagai pihak terkait dalam pengentasan kemiskinan.

Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) dibentuk oleh pemerintah saat pandemi COVID-19. Komite ini memiliki tanggung jawab spesifik dalam menangani krisis kesehatan dan dampak ekonominya. Struktur ini mencerminkan prinsip-prinsip zaken kabinet dengan fokus pada isu spesifik dan penugasan tanggung jawab yang jelas.

Pemerintah Indonesia juga menerapkan prinsip-prinsip zaken kabinet dalam proyek-proyek infrastruktur prioritas seperti pembangunan jalan tol, bandara, dan pelabuhan. Tim-tim khusus dibentuk untuk menangani proyek-proyek ini, dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan. Penelitian oleh Sari dan Alamsyah (2019) menunjukkan bahwa pendekatan ini membantu mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan akuntabilitas.

Program seperti Dana Desa yang diluncurkan pada tahun 2015 juga menunjukkan penggunaan prinsip-prinsip fokus dan spesialisasi. Program ini dirancang untuk mengalirkan dana langsung ke desa-desa untuk proyek-proyek pembangunan yang relevan dengan kebutuhan lokal sehingga memberikan fleksibilitas dan fokus pada masalah spesifik di tingkat desa, meskipun tantangan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah masih ada.

Salah satu kritik terhadap sistem zaken kabinet adalah potensi fragmentasi dalam pemerintahan. Menurut penelitian oleh Anderson dan Brown (2022), adanya kabinet-kabinet yang sangat spesifik dapat menyebabkan kurangnya koordinasi antar departemen dan menteri.

Di samping itu, koordinasi antarkabinet menjadi tantangan signifikan. Tanpa adanya mekanisme koordinasi yang baik, bisa terjadi duplikasi usaha dan konflik antar menteri yang memiliki tanggung jawab yang berbeda.

Tantangan seperti fragmentasi dan isu koordinasi tersebut harus diatasi untuk memaksimalkan efektivitas sistem ini. Implementasi zaken kabinet harus disertai dengan mekanisme koordinasi yang baik dan pembagian tanggung jawab yang jelas untuk memastikan bahwa manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat.


*) Lucky Akbar adalah ASN pada Kementerian Keuangan (Kemenkeu)

Copyright © ANTARA 2024