Kemendikbud paparkan keberhasilan turunkan disparitas akses pendidikan

Data BPS menunjukkan lulusan SMK yang bisa bekerja setelah 1 tahun kelulusan naik dari 32,1 persen pada 2021 menjadi 38,4 persen pada 2023

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Suharti memaparkan adanya perbaikan sistem pendidikan yang lebih adaptif dan berkeadilan dalam satu dekade terakhir sehingga berhasil menurunkan disparitas akses pendidikan.

Ia menyebutkan pihaknya telah memberikan perhatian khusus kepada anak-anak yang sempat putus sekolah akibat pandemi melalui program Kartu Indonesia Pintar (KIP). Program KIP selama 10 tahun itu telah membantu banyak siswa melanjutkan sekolah dan menurunkan disparitas antara keluarga miskin dan kaya.

Baca juga: Kemendikbud: Link and match tingkatkan lulusan vokasi di dunia kerja

“Kami juga mendukung keluarga miskin dengan membantu membayar uang kuliah, sehingga anak-anak dari keluarga kurang mampu lebih berani melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi,” kata Suharti dalam webinar bertajuk 10 Tahun Bersinergi Membangun SDM Nasional di Jakarta pada Selasa.

Demikian juga di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terpencil), lanjutnya, Kemendikburistek telah melakukan berbagai upaya afirmasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Upaya tersebut mencakup penguatan kapasitas guru melalui upskilling dan reskilling, program Pendidikan Profesi Guru (PPG), serta memberikan kesempatan pendidikan tinggi bagi anak-anak berprestasi.

Di sisi lain, pihaknya juga telah memberikan intervensi melalui Asesmen Nasional untuk menilai dan membantu sekolah yang membutuhkan perhatian khusus.

“Program seperti Kampus Mengajar tidak hanya membantu guru di daerah 3T tetapi juga menginspirasi siswa melalui kehadiran mahasiswa,” imbuhnya.

Baca juga: Menghidupkan mimpi anak Indonesia lewat Beasiswa Pemerintah

Hal lainnya, ialah tiga tahun implementasi Kurikulum Merdeka juga telah menunjukkan hasil positif. Menurutnya, sekolah-sekolah yang telah menerapkan kurikulum tersebut selama tiga tahun menunjukkan peningkatan signifikan dalam literasi dan numerasi dibandingkan dengan sekolah yang baru menerapkannya.

“Sekolah-sekolah yang telah menerapkan Kurikulum Merdeka selama 3 tahun, literasi dan numerasi lebih unggul dibanding yang baru menerapkan 2 tahun apalagi 1 tahun,” tegasnya.

Selain itu, Suharti menerangkan, program pendidikan vokasi selama ini juga telah membantu menurunkan angka pengangguran. Mengutip data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Suharti menyebut bahwa lulusan SMK yang bekerja setelah 1 tahun lulus meningkat drastis.

Data BPS menunjukkan lulusan SMK yang bisa bekerja setelah 1 tahun kelulusan naik dari 32,1 persen pada 2021 menjadi 38,4 persen pada 2023.

Baca juga: Kemendikbud: Partisipasi perempuan kunci pemanfaatan bonus demografi