Jakarta (ANTARA News) - Bertambahnya jumlah penduduk miskin atau angka kemiskinan di Indonesia akan menjadi ancaman bertumbuhnya ideologi komunis, kata Ketua Umum DPP Partai Bintang Reformasi (PBR) Bursah Zarnubi. "UUD 1945 dan sejumlah Tap MPR telah melarang keberadaan dan pengembangan ideologi komunis, sehingga menjadi kewajiban pemerintah dan komponen bangsa untuk mempertahankannya antara lain menanggulangi kemiskinan," katanya menjawa pers di Jakarta, Jumat malam. Dalam mengenang Tragedi pengkhianatan Ideologi bangsa dan negara RI pada 30 September 1965 dan menyambut Hari Kesaktian Pancasila pada 1 Oktober 2006, Bursah mengajak pemerintah dan komponen untuk mencegah munculnya kembali ideologi komunis antara lain dengan mengurangi angka kemiskinan. "Ajakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk berjihat (memerangi) kemiskinan perlu diimplementasikan dalam program nyata dengan memberikan bantuan modal kerja dan usaha bagi penduduk miskin," kata mantan Ketua HMI DKI Jakarta itu, Menurut Ketua Fraksi PBR-DPR RI itu, jumlah penduduk miskin saat mencapai 47 juta jiwa atau meningkat sembilan juta jiwa dibanding tahun 2005 yang hanya 38 juta jiwa, serta mereka yang tergolong miskin akan bertambah akibat PHK dan kondisi ekonomi dalam negeri. Bursah berharap, pemerintah RI tidak malu untuk meminta pengunduran pembayaran utang luar negeri beserta bunganya minimal dalam waktu 10 tahun kepada negara-negara kreditor, agar Indonesia mampu menganggarkan yang cukup untuk menanggulangi penduduk miskin. "Jika perlu, pemerintah RI meminta pemotongan utang luar negeri sebesar 50 persen seperti dilakukan negara-negara Amerika Selatan dan Afrika, sehingga memiliki dana cukup untuk memerangi kemiskinan dan menyejahterakan penduduknya," katanya. Utang luar negeri Indonesia saat mencapai Rp1.600 triliun, sedang angsuran dan bunga utang luar negeri yang harus dibayar per tahun saat ini mencapai Rp100 triliun, sehingga jika utang itu dibagi rata, maka tiap jiwa penduduk kini memiliki utang Rp7 juta. Bursah mengingatkan, berkembangnya ideologi komunis juga bisa terjadi jika kehidupan keberagamaan tidak kondusif, ada pergeseran (anomali) nilai sosial masyarakat serta terjadinya perpecahan di kalangan TNI/Polri. Pada kesempatan itu, diadakan acara buka puasa bersama di jajaran pengurus DPP PBR dan pemberian santuan kepada ratusan penduduk miskin di Jakarta serta pembukaan Posko Pelayanan Kesehatan DPP PBR bagi masyarakat secara gratis selama Ramadhan 1427 H.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2006
