DPRD Surabaya tunggu usulan rekomendasi PDI-P

"Saat ini masih menunggu dari PDI Perjuangan,"

Surabaya (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya, Jawa Timur masih menunggu usulan rekomendasi nama pimpinan dewan dari empat partai yang sudah mengirimkan usulan.

Wakil Ketua sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya Bachtiyar Rifai saat dikonfirmasi di Surabaya, Selasa mengatakan saat ini sudah ada tiga rekomendasi calon pimpinan dari Partai Golkar, PKB dan Gerindra.

"Saat ini masih menunggu dari PDI Perjuangan," katanya.

Ia mengemukakan, dalam pekan ini PDIP diharapkan bisa segera menyerahkan nama calon pimpinan karena posisinya sebagai ketua.

"Kalau untuk Fraksi, yang lain sudah menyerahkan, tinggal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang sampai sekarang masih belum," ucapnya.

Terkait surat rekomendasi untuk pimpinan dari PDI-P di posisi sebagai ketua, Bachtiyar mengatakan jika itu menjadi ranah partai yakni ketua umum dan sekjen partai yang artinya, siapapun tidak bisa mengintervensi mekanismenya.

"Sebenarnya kami juga pingin cepat. Khusus untuk PDIP kita bisa memaklumi, karena memang informasinya, se-Jatim masih belum. Semoga, dalam pekan ini sudah masuk. Jika besok dari PDI-P masuk, maka Kamis kami paripurnakan. Intinya lebih cepat akan lebih baik," ucapnya.

Dia berharap dalam pekan ini kedua suratnya telah mendapatkan respons dari seluruh partai, baik yang untuk partai pemenang maupun partai parlemen lainnya.

"Mudah-mudahan dalam pekan ini sudah masuk semua, maka kami akan paripurnakan penetapan pimpinan definitifnya, kemudian kami kirimkan ke Gubernur untuk di SK kan, yang kemudian dilakukan pelantikan dan pengucapan sumpah janji pimpinan DPRD," ujarnya.

Baru setelah itu, lanjut dia, baru bisa kemudian bisa dilakukan pembentukan alat kelengkapan dewan karena pimpinan sementara kewenangannya terbatas.

Namun demikian, rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) tahun 2025 sudah disahkan, sehingga Pemkot Surabaya masih bisa menjalankan semua program yang telah ditetapkan.

"Sudah disahkan RAPBD nya, sehingga program sudah bisa dijalankan oleh Pemkot Surabaya," katanya.