blockchain dapat menjadi alat yang sangat berharga dalam pengelolaan keuangan negara, memastikan bahwa PNBP dikelola dengan lebih baik dan lebih efektif
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Keuangan dalam laporannya menyebutkan bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) masih terjaga baik. Hingga Agustus 2024, PNBP yang diperoleh mencapai Rp338 triliun atau 68,7 persen dari target yang ditetapkan sebanyak Rp492 triliun pada 2024.
PNBP menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
PNBP memainkan peran krusial dalam perekonomian suatu negara karena di dalamnya mencakup segala penerimaan negara yang tidak berasal dari pajak, seperti pendapatan dari sumber daya alam, denda, dan biaya administrasi. Dengan meningkatnya kompleksitas transaksi dan pengelolaan keuangan negara, teknologi blockchain muncul sebagai solusi inovatif untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan PNBP.
Blockchain: Konsep dan Mekanisme Kerja
Blockchain adalah teknologi buku besar terdistribusi yang memungkinkan pencatatan data secara aman dan transparan. Setiap transaksi dicatat dalam blok yang terhubung secara kriptografis, membentuk rantai blok yang tidak dapat diubah tanpa konsensus dari jaringan. Karakteristik utama blockchain meliputi desentralisasi yang artinya tidak ada otoritas pusat yang mengendalikan jaringan; transparansi artinya semua transaksi dapat dilihat oleh peserta jaringan; keamanan (kriptografi memastikan integritas dan keaslian data); dan imutabilitas, setelah dicatat, data tidak dapat diubah atau dihapus.
Terkait blockchain, ada beberapa teori keuangan yang relevan, di antaranya teori akuntansi dan audit, teori agensi, dan teori informasi.
Teori pertama, mengacu pada prinsip-prinsip akuntansi dan audit, blockchain dapat mengurangi risiko kecurangan dan meningkatkan akurasi laporan keuangan. Dengan transaksi yang tercatat secara permanen, audit menjadi lebih efisien dan transparan.
Teori kedua adalah teori agensi. Teori ini menekankan pentingnya mengurangi asimetri informasi antara agen (pihak yang mengelola) dan prinsipal (pihak yang memiliki kepentingan). Blockchain dapat mengatasi masalah ini dengan menyediakan catatan yang jelas dan tidak dapat diubah mengenai transaksi sehingga mengurangi potensi konflik kepentingan dan meningkatkan kepercayaan.
Terakhir teori informasi. Teori ini menjelaskan bagaimana informasi mempengaruhi keputusan ekonomi. Blockchain meningkatkan kualitas informasi yang tersedia dengan menyediakan data yang lebih transparan dan dapat diakses oleh semua pihak terkait.
Teknologi blockchain menjadi solusi inovatif dalam pengelolaan PNBP. Blockchain menyediakan catatan transaksi yang tidak dapat diubah dan dapat diakses oleh semua pihak. Ini berarti bahwa setiap transaksi PNBP, seperti pembayaran denda atau biaya administrasi, akan tercatat secara akurat dan transparan. Hal ini meningkatkan akuntabilitas pemerintah dan mengurangi potensi penyimpangan atau korupsi.
Pemanfaatan blockchain juga akan meningkatkan efisiensi administrasi.Dengan otomatisasi dan smart contracts (kontrak pintar), blockchain dapat mempercepat proses administrasi. Pembayaran PNBP misalnya, dapat diproses secara otomatis ketika syarat dan ketentuan tertentu dipenuhi, mengurangi kebutuhan akan intervensi manual, dan mengurangi biaya administrasi.
Untuk negara-negara yang mengandalkan pendapatan dari sumber daya alam, blockchain dapat digunakan untuk melacak dan mengelola izin eksploitasi. Dengan mencatat setiap langkah dalam rantai pasok, mulai dari eksplorasi hingga penjualan, blockchain memastikan bahwa semua transaksi tercatat secara transparan dan mengurangi risiko penyelewengan.
Studi kasus
Estonia adalah salah satu negara yang telah berhasil mengimplementasikan blockchain dalam administrasi publik. Dalam konteks PNBP, Estonia menggunakan blockchain untuk mengelola dan memverifikasi transaksi publik, yang meningkatkan transparansi dan efisiensi. Sistem e-Residency dan e-Government mereka memanfaatkan teknologi ini untuk mengelola berbagai aspek administrasi publik dengan aman dan efisien.
World Economic Forum dalam laporan mereka menyebutkan bahwa blockchain dapat meningkatkan transparansi dan mengurangi biaya transaksi dalam pengelolaan keuangan publik. Mereka menyoroti bagaimana teknologi ini dapat diterapkan untuk memantau dan mengaudit aliran dana pemerintah dengan lebih efektif.
Penelitian oleh MIT Media Lab menunjukkan bahwa blockchain dapat digunakan untuk meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik. Mereka menemukan bahwa penggunaan blockchain dalam proyek-proyek bantuan internasional dapat meningkatkan transparansi dan mengurangi korupsi.
Implementasi blockchain memerlukan infrastruktur teknologi yang memadai. Negara-negara yang belum memiliki infrastruktur digital yang kuat mungkin menghadapi tantangan dalam mengadopsi teknologi ini. Solusinya adalah dengan melakukan investasi dalam infrastruktur teknologi dan melatih sumber daya manusia.
Regulasi yang jelas diperlukan untuk mengatur penggunaan blockchain dalam administrasi publik. Pemerintah perlu menetapkan kebijakan yang mengatur bagaimana data blockchain dapat digunakan dan dilindungi.
Meskipun blockchain menawarkan keamanan yang tinggi, risiko seperti serangan siber atau kerentanan dalam smart contracts tetap ada. Penting untuk menerapkan langkah-langkah keamanan tambahan dan melakukan audit berkala untuk memastikan integritas sistem.
Alat yang berharga
Dalam beberapa tahun terakhir, teknologi blockchain telah menciptakan gebrakan yang signifikan dalam berbagai sektor, termasuk industri keuangan. Blockchain yang merupakan teknologi distribusi yang terdesentralisasi, menyediakan mekanisme yang aman dan transparan. Selanjutnya teknologi blockchain memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas pengelolaan PNBP melalui transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi.
Studi kasus dan riset menunjukkan bahwa teknologi ini dapat memperbaiki berbagai aspek administrasi publik. Namun, tantangan teknis, regulasi, dan keamanan harus diatasi untuk memaksimalkan manfaatnya. Dengan pendekatan yang tepat, blockchain dapat menjadi alat yang sangat berharga dalam pengelolaan keuangan negara, memastikan bahwa PNBP dikelola dengan lebih baik dan lebih efektif.
*) Lucky Akbar, Kepala Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan Jambi
Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024
