BPS: Impor NTB Agustus 2024 meningkat 59,28 persen

Impor paling besar adalah mesin-mesin dan pesawat mekanik 62,85 juta dolar AS.

Mataram (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai impor Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Agustus 2024 mencapai 78,45 juta dolar Amerika Serikat (AS) atau meningkat 59,28 persen jika dibandingkan dengan total impor bulan Juli yang hanya 49,26 juta dolar AS.

Kepala BPS NTB Wahyudin menuturkan mayoritas barang impor digunakan untuk kegiatan di Kabupaten Sumbawa Barat, baik untuk kebutuhan pertambangan maupun fasilitas pemurnian mineral.

“Impor paling besar adalah mesin-mesin dan pesawat mekanik 62,85 juta dolar AS. (Komoditas) itu dari Jerman, Australia, Prancis, maupun China,” ujarnya, di Mataram, Selasa.

Wahyudin menyebut mesin dan pesawat mekanik memiliki komposisi terbesar dalam kran impor barang di NTB dengan angka mencapai 80,10 persen.

Komoditas impor selanjutnya adalah produk karet dan barang dari karet seberat 11,84 persen, bahan peledak 2,44 persen, benda-benda dari besi dan baja 1,32 persen, mesin atau peralatan listrik 1,13 persen, kendaraan dan bagiannya 1,09 persen, serta komoditas lainnya 2,08 persen.

“(Komoditas) yang Nusa Tenggara Barat impor turbin uap, sekop mekanis ekskavator, mesin pengecoran logam, dan mesin lainnya,” kata Wahyudin.

Lebih lanjut, dia mengungkapkan impor kelompok karet dan barang dari karet berupa ban pneumatik, barang dari karet seluler, karet non seluler, dan barang lainnya. Sedangkan, bahan peledak diimpor untuk kebutuhan pertambangan.

Tingginya kebutuhan barang-barang untuk pertambangan dan smelter menyebabkan total impor Agustus 2024 meningkat sebesar 39,15 persen bila dibandingkan dengan total impor Agustus 2023.

Adapun sebagian besar impor menurut penggunaan untuk barang-barang modal mencapai 55,81 persen, lalu diikuti dengan bahan baku dan penolong 44,13 persen, dan barang-barang konsumsi 0,05 persen.

“Tahun ini kami genjot untuk meningkatkan pemanfaatan smelter yang sudah dibangun sejak beberapa tahun lalu agar bisa digunakan sampai akhir 2024,” kata Wahyudin.
Baca juga: Pemerintah Provinsi NTB tingkatkan pengawasan impor barang
Baca juga: Anggota DPR dorong pemerintah kurangi ketergantungan impor pangan