Parpol sulit berkoalisi tanpa bagi-bagi kekuasaan

Jakarta (ANTARA News) - Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Syamsuddin Haris mengatakan partai politik sulit mewujudkan koalisi untuk mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden tanpa kesepakatan membagi-bagi kekuasaan.

"Idealnya koalisi itu didasarkan atas kesamaan ideologi dan platform politik partai masing-masing, dengan tetap membuka peluang bagi-bagi kekuasaan," kata Syamsuddin Haris pada diskusi "Dialog Pilar Negara: Menghitung Arah Koalisi Parpol Menjelang Pilpres" di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin.

Pembicara lainnya pada diskusi tersebut adalah Wakil Ketua MPR RI Hajriyanto Y Thohari dan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (FISIP UIN) Jakarta Bachtiar Effendy.

Menurut Syamsuddin sulit terwujud koalisi tanpa ada kesepakatan bagi-bagi kekuasaan.

Syamsuddin menilai proses pembentukan koalisi pada Pemilu 2014 lebih alot dibandingkan dengan pemilu sebelumnya karena banyaknya partai tengah, munculnya koalisi berbasis ideologi, serta koalisi berbasis kekuasaan yang pragmatis.

Ia berharap pada Pemilu Presiden 2014 bisa muncul lebih dari dua pasangan calon, sehingga kompetisi yang terjadi akan lebih sehat.

Ia melihat pembentukan poros koalisi ketiga akan mungkin dilakukan oleh Partai Demokrat.

Jika mencermati manuver Partai Demokrat akhir-akhir ini, kata dia, di mana Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menolak nasionalisasi perusahaan asing, menunjukkan sikapnya sendiri.

Menurut dia, Partai Demokrat dan Partai Golkar bisa berkoalisi mengusung pasangan capres-cawapres karena gabungan perolehan kursi parlemen kedua partai itu mencapai 130 kursi, melampaui persyaratan minimal yakni 122 kursi.

Syamsuddin juga mengingatkan bahwa Partai Demokrat bakal terlambat membangun koalisi jika harus menunggu hasil konvensi yang akan diumumkan pada 15 Mei.

"Karena politik di Demokrat hanya tergantung pada satu orang, Pak SBY," katanya.

Di sisi lain, kata dia, siapapun yang terpilih sebagai presiden, di antara Joko Widodo dan Prabowo Subianto, tetap akan menghadapi konflik di parlemen.

Dia menjelaskan, jika Jokowi yang menang, koalisi yang mengusungnya hanya tiga partai yakni PDI Perjuangan, Partai NasDem, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang memiliki suara 34,71 persen.

Sementara, jika Prabowo Subianto yang terpilih, menurut Syamsuddin, juga akan menghadapi konflik di parlemen karena karakternya temperamental.

(R024/S024)