PT Transportasi Jakarta segera terapkan standardisasi mutu bus

Jakarta (ANTARA News) -Direktur Utama PT Transportasi Jakarta Antonius Kosasih mengatakan akan segera membuat standardisasi bus Transjakarta sehingga bus lebih layak jalan dan didatangkan dari produsen yang terpercaya seperti Eropa alih-alih dari Tiongkok.

"Yang paling penting adalah bagaimana dukungan pelayanan after sales service di Indonesia. Itu yang akan distandardisasi," kata Kosasih di Jakarta, Senin.

Meski demikian, Kosasih mengatakan PT Transportasi Jakarta tidak akan menentukan bus merek apa yang harus digunakan dan bus itu berasal dari mana.

Namun standar untuk kondisinya bus, usia operasional bus, dan harga akan ditentukan oleh PT Transportasi Transjakarta.

"Standarisasi seperti itu akan diterapkan kepada seluruh operator yang ada saat ini," katanya.

Saat ini pengadaan bus masih dilakukan oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta, karena masih mengacu pada peraturan yang sebelumnya.

Tetapi menurut Kosasih, hal itu tidak menjadi masalah, karena siapapun yang melakukan pengadaan yang penting adalah kondisi bus-nya baik.

"Kalau pengadaan tidak ada masalah, kami siap untuk mengoperasikannya karena PT Transportasi Jakarta ini pada dasarnya perusahaan pengelola sistem Bus Rapid Transit, bukan semata-mata operator bus," katanya.

Tapi jika nantinya PT Transportasi Jakarta diberikan tugas untuk melakukan pengadaan bus atau pembelian bus dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (LKPP), maka harus melalui prosedur-prosedur yang berlaku.

"Itu pun yang menentukan adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta karena saham PT Transportasi Jakarta kan 99,35 persen milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedangkan 0,63 persen adalah milik PT Jakarta Propertindo (Jakpro)," katanya.

Jakpro sendiri merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang sahamnya 100 persen dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Pokoknnya kami sedang berproses secepat-cepatnya. Semua sudah baik, hanya kita harus bereskan semua supaya sesuai prosedur. Jangan sampai salah prosedur karena yang diinvestasikan ke BUMD ini adalah uang pemerintah," kata Kosasih.