Ia menyampaikan pernyataan tersebut usai Presiden Joko Widodo menunjuk Saifullah Yusuf sebagai Menteri Sosial definitif setelah Tri Rismaharini memutuskan mundur untuk berkontestasi di Pilkada Jawa Timur.
“Bisa jadi di dalam konteks Seskab itu juga nanti akan diisi oleh pejabat definitif dengan alasan macam-macam,” kata Prof. Asrinaldi saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Senin.
Padahal, kata dia, dalam waktu kurang dari dua bulan sebelum serah terima jabatan pada 20 Oktober 2024, tidak ada pekerjaan yang vital dilakukan oleh pejabat definitif.
“Paling hanya koordinasi dan mengevaluasi beberapa program saja karena pada 20 Oktober sudah diganti oleh pejabat yang baru,” jelasnya.
Sementara itu, dia mengatakan bahwa lebih baik jabatan Seskab diisi oleh pelaksana tugas, bukan pejabat definitif seperti untuk Mensos, agar tidak dinilai sebagai pembagian kekuasaan.
“Saya lihat ini memang tidak baik untuk Pemerintahan ke depan ya kalau hanya seperti power sharing (pembagian kekuasaan, red.) saja, karena memang tidak ada konsekuensi lain dari pekerjaan satu bulan, menyelesaikan pekerjaan, makanya lebih hemat rasanya Plt,” ujarnya.
Akan tetapi, dia menyebut penentuan tersebut bergantung kepada hak prerogatif Presiden Jokowi.
Sebelumnya, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan bahwa Pramono Anung telah mengajukan pengunduran diri kepada Presiden untuk fokus berkontestasi di Pilkada Jakarta. Ari menjelaskan bahwa pengunduran diri Pramono terhitung mulai 22 September 2024.
Baca juga: Istana: Pramono Anung tidak diharuskan mundur dari Seskab jadi Cagub
Baca juga: Istana: Pramono Anung belum ajukan cuti sebagai Seskab ke Jokowi
Pewarta: Rio Feisal
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024
