Pemilu Presiden bisa lebih jujur

... karena Pemilu Presiden tidak punya demand yang membuat pelaksana bisa menjadi pedagang seperti pada Pemilu Legislatif... "

Medan (ANTARA News)) - Pengamat politik Sumatera Utara, Shohibul Siregar, memperkirakan, pelaksanaan Pemilu Presiden pada 9 Juli nanti akan lebih baik dan jujur karena masyarakat bisa lebih mengontrol pelaksanaan dan hasilnya.

"Akan semakin bagus karena Pemilu Presiden tidak punya demand yang membuat pelaksana bisa menjadi pedagang seperti pada Pemilu Legislatif," katanya, di Medan, Minggu.

Namun karena pelaksanaan Pemilu Legislatif yang baru berlalu dinilai masyarakat sangat buruk dimana kental politik uang, maka pemerintah harus kerja keras untuk menyadarkan masyarakat pentingnya menggunakan hak suara di Pemilu Presiden.

Dosen Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan itu menyebutkan, selain sosialisasi, pemerintah perlu membenahi mulai dari tingkat TPS, Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dan KPU.

"Kalau ada skala prioritas, maka pembenahan petugas di TPS, PPS dan PPK harus diutamakan karena di tempat itu awal terjadinya permainan suara Pemilu, "katanya.

Dia mengingat banyak kecurangan terjadi pada Pemilu Legislatif lalu, terutama politik uang, di antaranya berupa jual-beli suara sah.

"Harus ada efek jera agar Pemilu ke depan berlangsung jujur dan adil sehingga masyarakat juga antusias memberikan hak suaranya dan pemerintahan semakin baik," katanya.