Perjanjian itu fokus pada upaya memfasilitasi migrasi tenaga kerja terampil dari negara Asia Tengah tersebut ke Jerman sekaligus memfasilitasi kembalinya imigran yang tidak memiliki hak hukum untuk tetap tinggal di Jerman.
Faeser menekankan pentingnya menerapkan langkah-langkah efektif untuk memulangkan mereka yang tidak memiliki hak tinggal sah, yang memainkan peran penting dalam mengendalikan migrasi ilegal.
Faeser mencatat bahwa perjanjian tersebut menetapkan peraturan yang kuat untuk mengatasi masalah ini.
Selain itu, ia menyoroti bahwa Jerman menawarkan peluang di pasar kerja serta di bidang pendidikan dan pendidikan tinggi bagi pekerja yang berkualifikasi dari Uzbekistan, dengan mengakui kebutuhan mendesak akan tenaga kerja yang terlatih dan terampil dari luar negeri di banyak sektor.
Perjanjian itu ditujukan untuk mempermudah prosedur migrasi bagi tenaga kerja yang dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Jerman
Scholz juga menekankan bahwa prosedur yang lebih sederhana dan non-birokratis sedang ditetapkan bagi mereka yang diharuskan kembali ke negara asal mereka.
Scholz mengatakan perjanjian dengan Uzbekistan tersebut akan menjadi model perjanjian serupa yang ingin Jerman sepakati dengan negara lain di seluruh dunia.
Jerman telah menandatangani perjanjian serupa dengan Kenya, Georgia, India, Kolombia, dan Maroko.
Sumber: Anadolu
Baca juga: Presiden Uzbekistan dan Kanselir Jerman lakukan pembicaraan bilateral
Baca juga: PM Inggris kunjungi Jerman dan Paris perbaiki hubungan usai Brexit
Baca juga: Migrasi ilegal ke Eropa meningkat pesat 2023, Jerman jadi tujuan utama
Penerjemah: Yoanita Hastryka Djohan
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2024
