Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) mengatakan bahwa Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) melaporkan tahap pertama kampanye vaksinasi darurat di zona utara, tengah, dan selatan di Gaza telah berakhir pada Kamis (12/9).
Dalam fase akhir dari tahap pertama kampanye vaksinasi di Gaza utara, PBB dan mitra-mitranya telah melakukan vaksinasi kepada lebih dari 112.000 anak dalam waktu tiga hari, sebut OCHA.
Badan kemanusiaan PBB tersebut menambahkan bahwa mitra-mitranya akan memulai tahap kedua dari kampanye vaksinasi ini sekitar empat pekan mendatang.
Sementara itu, sebuah analisis terbaru oleh WHO menemukan bahwa sebanyak 22.500 korban luka di Gaza, yang tercatat per 23 Juli, diperkirakan akan mengalami cedera yang dapat mengubah hidup mereka secara permanen dan akan membutuhkan layanan rehabilitasi saat ini juga dan beberapa tahun ke depan.
Cedera tersebut mewakili seperempat dari total cedera yang dilaporkan oleh Kementerian Kesehatan Palestina pada periode tersebut.
OCHA mengatakan bahwa laporan ini dikemukakan di tengah runtuhnya sistem kesehatan di Gaza, dengan hanya 17 dari 36 rumah sakit yang masih berfungsi secara parsial.
Sementara itu, layanan kesehatan primer dan layanan di tingkat masyarakat sering kali tidak beroperasi atau tidak dapat diakses sama sekali akibat serangan militer, ketidakamanan, serta perintah evakuasi yang berulang kali terjadi.
OCHA menyebutkan bahwa pihaknya telah mengerahkan mitra-mitra kemanusiaan untuk mengevaluasi kebutuhan masyarakat yang terdampak operasi militer Israel dalam dua hari terakhir di Tulkarm dan Tubas di Tepi Barat. Operasi militer tersebut berakhir pada Kamis, dengan hampir dua belas warga Palestina dilaporkan tewas.
Menurut OCHA, puluhan keluarga terpaksa mengungsi setelah rumah mereka hancur pada Rabu (11/9) dan Kamis akibat operasi tersebut, yang melibatkan pasukan udara dan darat Israel, dengan berujung pada baku tembak antara pihak Palestina dan pasukan Israel.
"Penggunaan taktik perang yang mematikan di daerah-daerah di Tepi Barat ini telah menimbulkan kekhawatiran tentang penggunaan kekuatan yang berlebihan yang tampaknya melanggar standar penegakan hukum," sebut OCHA.
Penerjemah: Xinhua
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2024
