Persiapan Peparnas 2024 capai 80 persen

Solo (ANTARA) - Persiapan Pekan Paralimpiade Nasional (Peparnas) 2024 yang akan digelar pada tanggal 6-13 Oktober 2024 hingga saat ini sudah mencapai 80 persen.

Ketua Pelaksana Panitia Bersama Peparnas XVII 2024 DB Susanto di Solo, Jawa Tengah, Jumat mengatakan saat ini secara teknis persiapan Peparnas masih berjalan.

“Harapannya waktu tersisa 21 hari ini akan berjalan sebagaimana tujuan pelaksanaan Peparnas,” katanya.

Ia mengatakan Kota Solo diuntungkan dengan venue atau lokasi pertandingan yang sebagian besar sudah siap digunakan.

“Hanya beberapa yang perlu persiapan kecil,” katanya.

Dari sisi anggaran, ia berharap agar segera ada kejelasan dari pemerintah pusat karena hal tersebut berdampak pada pelaksanaan Peparnas.

“Harapan kami saat ini, kalau rasionalisasi anggaran kami siap. Harapan kami jangan sampai dikurangi tapi tidak proporsional. Sejauh ini anggaran yang disetujui pemerintah belum pasti,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum National Paralympic Committee (NPC) Indonesia Senny Marbun mengatakan pihak panitia sudah mengajukan anggaran sebesar Rp426 miliar.

Meski demikian, belum ada kepastian soal besaran anggaran yang akan dikucurkan oleh pemerintah untuk pelaksanaan Peparnas kali ini.

“Ini masih tentatif, kalaupun kurang jangan terlalu banyak. Saat ini yang ditunggu kepastian anggaran dan kecepatan pergeseran karena ini kan pelaksanaannya tinggal beberapa hari lagi,” katanya.

Terkait hal itu, Senny mengaku sudah melaporkan ke Presiden Joko Widodo.

“Saya sudah lapor pak presiden, budget terbatas, akan ditinjau lagi oleh pak presiden karena bagaimanapun juga Peparnas penting untuk mencari atlet untuk kemudian diasah. Harapannya Peparnas bisa tetap berjalan karena ini satu-satunya pesta olahraga difabel di Indonesia,” katanya.

Mengenai jumlah atlet yang sudah mengkonfirmasi kedatangan sebanyak 3.100 atlet dan 1.500 ofisial.

“Masih ada dinamika di daerah, makin banyak daerah yang diperhatikan sehingga makin banyak yang akan datang ke sini. Namun memang masih ada 1-2 yang belum dapat fasilitasi, seperti NTT. Terkait hal ini kami sudah koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri,” katanya.