Washington (ANTARA News) - Amerika Serikat, Rabu, menyerukan resolusi "damai" untuk ketegangan politik di Thailand termasuk diadakan pemilu baru setelah pengadilan konstitusi negara itu menolak perdana menteri dan sembilan menteri karena penyalahgunaan kekuasaan.
Washington "mengikuti secara seksama" perkembangan-perkembangan setelah pengadilan memecat Perdana Menteri Yingluck Shinawatra dari kekuasaan, dan memutuskan dia telah bertindak secara ilegal memindahkan seorang pejabat tinggi keamanan pada tahun 2011.
"Kami terus mendesak semua pihak untuk menyelesaikan ketegangan politik di Thailand dengan cara damai dan demokratis sehingga rakyat Thailand bisa memilih kepemimpinan politik mereka yang pantas," kata Juru Bicara Departemen Luar Negeri Jen Psaki.
"Sesuai dengan cita-cita demokrasi Thailand, resolusi harus termasuk pemilu dan satu pemilihan pemerintahan."
Sembilan menteri kabinet yang mendukung keputusan untuk memindahkan Thawil Pliensri juga dilepaskan dari jababatan mereka.
Para pengamat mengatakan, keputusan pengadilan tidak akan meredakan kekacauan politik Thailand yang berkepanjangan. Bahkan ada ada kekhawatiran akan terjadi bentrokan-bentrokan lebih lanjut di jalan-jalan Bangkok.
Psaki meminta semua pihak "untuk menahan diri". Ia menekankan "kekerasan bukan cara yang dapat diterima dalam menyelesaikan perbedaan politik."
Penerjemah: Askan Krisna
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2014
