Jenewa (ANTARA) - Kehancuran ekonomi yang parah mencengkeram Wilayah Palestina yang Diduduki pascaoperasi militer Israel di Gaza, demikian disampaikan Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD) dalam laporan yang dirilis pada Kamis (12/9).
Laporan tersebut menyoroti skala kehancuran ekonomi yang mengejutkan dan penurunan aktivitas ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya, jauh melampaui dampak dari seluruh konfrontasi militer sebelumnya pada tahun 2008, 2012, 2014, dan 2021. Tekanan inflasi disertai melonjaknya angka pengangguran dan anjloknya pendapatan telah membuat keluarga-keluarga Palestina menjadi sangat miskin.
Menurut laporan itu, operasi militer tersebut mengakibatkan korban jiwa, kondisi telantar, dan kerusakan infrastruktur dalam skala yang belum pernah dicapai sebelumnya. Hingga awal 2024, antara 80 persen hingga 96 persen aset pertanian Gaza telah hancur, melumpuhkan kapasitas produksi pangan di wilayah itu dan memperburuk tingkat kerawanan pangan yang sudah tinggi.
Kehancuran tersebut juga menghantam sektor swasta, dengan 82 persen bisnis, penggerak utama ekonomi Gaza, rusak atau hancur.
Produk Domestik Bruto (PDB) Gaza anjlok 81 persen pada kuartal terakhir 2023, yang menyebabkan kontraksi 22 persen untuk tahun tersebut secara keseluruhan. Hingga pertengahan 2024, ekonomi Gaza telah menyusut menjadi kurang dari seperenam dari level 2022, kata laporan itu.
Kondisi pasar tenaga kerja di Tepi Barat telah memburuk secara signifikan, dengan total 306.000 pekerjaan telah hilang, mendorong tingkat pengangguran di Tepi Barat dari 12,9 persen sebelum konflik menjadi 32 persen.
Situasi di Gaza sangat buruk, dengan dua pertiga pekerjaan sebelum pecahnya perang hilang per Januari 2024, ungkap laporan tersebut.
Laporan itu juga menyebutkan bahwa kemiskinan telah meluas dan terus tumbuh dalam beberapa tahun terakhir. Sebelum Oktober 2023, 80 persen populasi Gaza bergantung pada bantuan internasional.
Saat ini, kemiskinan berdampak terhadap hampir seluruh penduduk Gaza dan meningkat pesat di Tepi Barat.
Stabilitas fiskal pemerintah Palestina berada di bawah tekanan yang sangat besar sehingga mengancam kemampuannya untuk berfungsi secara efektif dan menyediakan layanan-layanan esensial. Kapasitas fiskal pemerintah telah terkikis oleh pertumbuhan PDB yang lambat, pemotongan pendapatan oleh Israel, dan penurunan tajam dalam hal bantuan internasional, menurut laporan tersebut.
UNCTAD menekankan dalam laporan itu bahwa pendudukan yang berkepanjangan merupakan hambatan ekonomi utama bagi pembangunan berkelanjutan karena pembatasan terhadap investasi, mobilitas tenaga kerja, dan perdagangan yang dilakukan.
Badan perdagangan dan pembangunan PBB tersebut menyerukan penyusunan rencana pemulihan yang komprehensif untuk Wilayah Palestina yang Diduduki, peningkatan bantuan dan dukungan internasional, pencairan pendapatan yang ditahan, dan pencabutan blokade di Gaza.
Penerjemah: Xinhua
Editor: Natisha Andarningtyas
Copyright © ANTARA 2024
