Banda Aceh (ANTARA) - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terkait pelayanan konsumsi terhadap kontingen Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumatera Utara 2024 di wilayah Aceh.

"Saat ini tim BPKP Aceh ditambah tim Inspektorat Aceh dan dari BPKP pusat sedang melakukan monev khususnya pada pengelolaan bidang konsumsi, atlet, ofisial serta SDM pendukung kegiatan PON," kata Auditor Ahli Madya BPKP Aceh Jufridani dalam konferensi pers terkait pelayanan konsumsi PON 2024 di Media Center PON XXI Aceh-Sumut wilayah Aceh di Banda Aceh, Kamis.

Dirinya mengatakan BPKP Aceh saat ini sudah menurunkan tim untuk mengumpulkan informasi dan memotret kondisi terkait konsumsi di lapangan.

"Monev dilakukan sejak awal hingga berakhirnya PON nanti, dan kita sudah menurunkan berapa (petugas) di lapangan semua venue," ujarnya.

Dirinya menuturkan, hasil yang dikumpulkan nantinya menjadi bahan bagi mereka untuk melakukan review pertanggungjawaban sebelum proses pembayaran dilakukan.

"Kalau saat ini kita sedang monev, memotret dan mengumpulkan bukti. Maka ada saatnya kita melakukan review terhadap pertanggungjawaban sebelum pembayaran," katanya.

Kemudian, kata dia, setelah dilakukan review, maka pembayaran konsumsi nantinya juga harus sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

Terkait dugaan harga pengadaan nasi Rp50.900 per kotak, tambah Jufridani, BPKP belum pada taraf menilai layak atau tidak, karena masih memotret kondisi riil di lapangan yang nantinya dokumen dan datanya digunakan untuk review pertanggungjawaban.

Baca juga: PB PON jelaskan penyebab keterlambatan layanan konsumsi kontingen

"Saat ini kita belum bisa memberikan statement layak atau tidak layak dengan harga tersebut," ujarnya.

Dalam kesempatan ini, dirinya berharap kerja sama dari media untuk menginformasikan karena mereka tidak bisa bekerja sendiri, apalagi arena pertandingan juga banyak.

"Maka dari itu kerja sama semua pihak termasuk media sangat memberikan peran kepada kami pada saat tim melakukan review menu itu layak atau tidak," demikian Jufridani.

Sebelumnya, banyak kontingen PON Aceh-Sumut dari berbagai daerah yang melakukan protes terhadap pelayanan konsumsi, baik soal keterlambatan hingga makanan yang kurang layak, dan sudah viral di media sosial.

Terkait hal tersebut, PB PON XXI Aceh-Sumut wilayah Aceh juga sudah menambahkan armada serta tenaga untuk bidang konsumsi dengan harapan distribusi makanan lebih tepat waktu.

Baca juga: Menpora Dito pastikan masalah konsumsi dan arena PON telah ditangani
Baca juga: LSM Antikorupsi desak BPKP audit investigasi dana konsumsi PON XXI

Pewarta: Rahmat Fajri
Editor: Eka Arifa Rusqiyati
Copyright © ANTARA 2024