TNI tidak ingin ada "alih komando pengendalian" Pemilu 2014

Kami sifatnya tetap membantu Kepolisian Indonesia di seluruh Indonesia tentang pengamanan Pemilu 2014 nanti. Pelibatan kami tergantung penilaian dan permintaan Kepolisian Indonesia dan kami inginkan Pemilu berjalan lancar dan aman semuanya,"

Jakarta (ANTARA News) - Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayor Jenderal TNI Mohammad F Basya, menegaskan, kendali operasionalisasi pengamanan Pemilu 2014 tetap ada di tangan Kepolisian Indonesia dan TNI tidak ingin ada "alih komando pengendalian" Pemilu itu.

"Kami sifatnya tetap membantu Kepolisian Indonesia di seluruh Indonesia tentang pengamanan Pemilu 2014 nanti. Pelibatan kami tergantung penilaian dan permintaan Kepolisian Indonesia dan kami inginkan Pemilu berjalan lancar dan aman semuanya," katanya, kepada pers, di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Selasa.

TNI dengan ketiga matranya, kata dia, menyiapkan puluhan ribu personelnya untuk membantu Kepolisian Indonesia dalam pengamanan Pemilu 2014.

Dengan begitu, mereka dalam status Bawah Kendali Operasi dari Kepolisian Indonesia.

Ditanya potensi konflik kerawanan dan horizontal pada putaran Pemilu 2014, dia menyatakan, "Kami tidak akan mengungkap di mana saja potensi itu ada, karena memang tidak perlu demikian. Yang jelas telah kami petakan dan semua itu terjadi secara dinamis," kata Basya.

Dia menegaskan kembali prinsip pokok netralitas institusi dan personel TNI terkait pelaksanaan seluruh putaran Pemilu 2014. "Panglima TNI telah berkali-kali menegaskan hal ini dan kami tetap akan demikian," katanya.

2014, kata dia, juga menandai babakan penting modernisasi persenjataan TNI. Di antaranya akan hadir F-16 Fighting Falcon yang telah ditingkatkan menjadi Blok 52 bekas pakai Angkatan Udara Cadangan Amerika Serikat, yang akan ditempatkan di Skuadron Udara 16 TNI AU, di Pangkalan Udara TNI AU Rusmin Nuryadin, Pekanbaru, Riau. (*)