"Kita minta agar pemerintah daerah mengalokasikan dana APBD-nya untuk mengkover pekerja rentan. Tentu sesuai dengan kemampuan pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota," kata Menaker Ida Fauziyah ketika ditemui wartawan usai menghadiri Penganugerahan Paritrana Award 2024 di Jakarta, Kamis.
Dia menyampaikan bahwa imbauan itu bertujuan untuk memastikan para pekerja rentan mendapatkan jaminan sosial baik kesehatan lewat BPJS Kesehatan maupun ketenagakerjaan melalui berbagai program BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK).
Tidak hanya itu, Ida mengatakan dalam upaya melindungi pekerja selain memastikan mereka mendapat pelindungan dari jaminan sosial ketenagakerjaan, pihaknya juga mendukung perluasan kesempatan kerja untuk bisa masuk ke dalam pasar kerja.
"Kita juga menyiapkan mereka menjadi pelaku usaha, menjadi entrepreneur. Di Kementerian Ketenagakerjaan sendiri juga mengalokasikan hal yang sama. Setiap tahunnya kami memberikan kesempatan untuk masyarakat, baik mereka yang kehilangan pekerjaan atau mereka yang dari awal, mereka ingin menjadi pelaku usaha ada program yang namanya tenaga kerja mandiri (TKM)," ujar Ida.
Dia menjelaskan, Kemnaker tidak hanya memberikan bantuan modal, tapi juga memfasilitasi mendukung upaya berjejaring yang memajukan usaha mereka.
Menurut data BPJS Ketenagakerjaan, sebanyak 39,2 juta pekerja telah terlindungi dalam berbagai programnya. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2,81 juta peserta masuk dalam kategori pekerja rentan atau mereka yang rawan terjatuh dalam kategori kemiskinan ekstrem.
Baca juga: Menaker ingin kirim 250.000 pekerja keterampilan khusus ke Jepang
Baca juga: Awasi pekerja migran, Menaker usulkan dibentuk atase ketenagakerjaan
Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024
