"Menghilangkan politik biaya tinggi merupakan pekerjaan rumah yang sangat penting karena pada akhirnya akan membuat langkah Indonesia mencapai target SDGs pada tahun 2030 bisa terealisasi," kata Bamsoet, sapaan karibnya, dalam keterangan diterima di Jakarta, Rabu.
Dia mengatakan hal itu saat membuka Forum Diskusi Aktual Berbangsa dan Bernegara "Akselerasi Pelaksanaan SDG’s Guna Mengurangi Ketimpangan Ekonomi" di Jakarta.
"Hasil penelitian Prof Burhanuddin Muhtadi mengungkapkan bahwa sebanyak 33 persen (63,5 juta pemilih) atau 1 dari 3 pemilih pada Pemilu 2014 dan 2019 menerima politik uang," ucapnya.
Baca juga: Naik ke posisi 75, Airlangga optimis RI capai target SDGs tahun 2030
Dia menyebut maraknya politik uang membuat politik menjadi berbiaya tinggi sehingga para kepala daerah, anggota legislatif, hingga eksekutif, bisa terjebak dalam pusaran korupsi untuk mengembalikan biaya politik saat kampanye.
"Korupsi merupakan salah satu hambatan terbesar tercapainya berbagai program SDGs. Sebagaimana kajian Economic and Social Council Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), bahwa korupsi yang terjadi di dunia telah menggerogoti 5 persen dari produk domestik bruto global," ujarnya.
Di samping itu, dia menyebut, tantangan Indonesia mencapai SDGs masih banyak, salah satunya kemiskinan yang mencapai 9,03 persen atau 25,22 juta jiwa berdasarkan data BPS per Maret 2024.
Kondisi tersebut, kata dia, membuat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di setiap provinsi juga mengalami ketimpangan. Misalnya, skor IPM Provinsi Jakarta 82,46, sedangkan Provinsi Papua 62,25.
"Atau yang lebih dramatis, ketika pertumbuhan ekonomi tahun 2023 Provinsi Maluku Utara mencapai 20,49 persen, berbanding terbalik dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat yang hanya mencapai 1,80 persen," katanya.
Dia menekankan SDGs menegakkan prinsip inklusivitas yang merangkul semua kalangan dan semua pihak terlibat dalam keseluruhan proses pembangunan serta keadilan subtansial.
"Di mana kebijakan dan program pembangunan mampu menjawab persoalan-persoalan yang mengemuka," katanya.
Dia menambahkan gagasan SDG’s menegaskan pula bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus memiliki orientasi dan visi masa depan karena hasil pembangunan tidak hanya untuk dinikmati generasi saat ini, melainkan juga untuk diwariskan kepada anak cucu di masa depan.
Baca juga: BPK: Ulasan atas VNR tingkatkan efektivitas implementasi SDGs
Baca juga: Perubahan transformatif untuk pembangunan berkelanjutan
Baca juga: RI tekankan pentingnya perubahan transformatif guna capai target SDGs
Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2024
