Jaktim dan KPK gelar rakor untuk wujudkan pemerintahan yang bersih

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar rapat koordinasi di bidang perbaikan tata kelola administrasi sebagai upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi.

"Rapat ini merupakan upaya pemerintah daerah bersama KPK sebagai momentum dan motivasi dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi," kata Wali Kota Jaktim M Anwar saat membuka rakor tersebut di Jakarta, Rabu.

Baca juga: KPK beri skor MCP DKI Jakarta pada 2021 sebesar 90,01 persen

Adapun bahasan rakor tersebut adalah mengenai sertifikasi, penertiban Barang Milik Daerah (BMD) dan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) serta optimalisasi pajak dan penagihan tunggakan pajak daerah.

Pemkot Jaktim, kata dia, terus berupaya dalam menyelesaikan masalah aset dan pajak dengan penuh kehati-hatian.

Selain itu, pihaknya juga bersinergi dengan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Jakarta Timur guna meningkatkan koordinasi dalam proses pensertifikatan aset-aset milik Pemprov DKI Jakarta.

Baca juga: DKI segera kaji rekomendasi KPK soal perpanjangan tata kelola air

"Rakor ini diharapkan dapat mempertajam wawasan dan komitmen dalam mengantisipasi tindak pidana korupsi," ujar Anwar.

Sementara itu, Muhammad Muslimin Ikbal - PIC Wilayah DKI Jakarta Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK RI mengatakan  kegiatan ini membahas tata kelola pemerintah daerah terkait pemantauan progres sertifikasi, penertiban Barang Milik Daerah (BMD) dan PSU tahun 2024 serta pemantauan progres optimalisasi pajak dan penagihan tunggakan pajak daerah.

Baca juga: KPK: Enam poin strategis perbaiki tata kelola pemerintahan di Jakarta

"Di sini kita berbagi informasi, berdiskusi mengenai kendala yang dihadapi dan kami juga minta masukan dari peserta rapat untuk selanjutnya bersama kita cari solusinya," kata dia.