Pemkab Pasaman Barat gandeng perusahaan sawit tingkatkan kebijakan CSR

Simpang Empat,- (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat menggandeng perusahaan kelapa sawit dan perbankan untuk meningkatkan kebijakan penyaluran Corporate Social Responsibility (CSR) untuk penanggulangan kemiskinan, percepatan penurunan stunting, dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Bupati Pasaman Barat Hamsuardi di Simpang Empat, Rabu, menyebutkan pihaknya telah melakukan beberapa kegiatan bersama perusahaan.

"Kita juga telah mendatangi perusahaan yang ada di Pasaman Barat untuk menjalin kerja sama dalam menanggulangi permasalahan kemiskinan, percepatan penurunan stunting, dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem," ujarnya.

Menurut dia kemiskinan ekstrem di Pasaman Barat berdasarkan data Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) masih cukup tinggi.

"Tahun lalu kita baru dapat menanggulangi 0,7 persen. Beberapa perusahaan telah mengambil andil. Di antaranya Wilmar Group yang memberikan CSR tahun 2023 pada empat sasaran penerima manfaat di Nagari (Desa) Mandiangin, Bayur Kabung, Panjung Pangkal dan Maligi,” jelasnya.

Wakil Bupati Pasaman Barat Risnawanto menambahkan bahwa minimnya keuangan daerah tidak memungkinkan penyelesaian seluruh persoalan tanpa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak termasuk perusahaan.

"Oleh karena itu, kami memohon dukungan dari semua pihak, terutama perusahaan pengolahan kelapa sawit, perkebunan kelapa sawit, perbankan, dan lainnya dalam menyalurkan CSR," katanya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Pasaman Barat Ikhwanri mengatakan pada 2023 tingkat kemiskinan di berada pada angka 6,92 persen atau 33.520 jiwa.

Sementara prevalensi stunting pada tahun yang sama berada pada angka 29,7 persen atau setara dengan 5.098 balita dengan target penurunan hingga 14 persen. Sedangkan kemiskinan ekstrem tahun 2023 berada pada angka 0,70 persen atau 3.410 jiwa.

Baca juga: Pemerintah optimistis kemiskinan ekstrem bisa capai 0,5 persen

Baca juga: BSKDN: Semua pihak perlu kolaborasi hapus kemiskinan ekstrem