Pemerintah tidak dapat mengorbankan pertumbuhan domestik demi kesehatan anggaranJakarta (ANTARA) - Direktur Utama BRI Danareksa Sekuritas (BRIDS) Laksono Widodo meminta pemerintah mendatang mengelola kebijakan pajak yang memengaruhi kelas menengah dengan cermat.
Hal itu untuk menjawab pertanyaan investor soal implementasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN 2025) dan kebijakan pemerintah mendatang.
“Bagi pemerintahan yang akan datang, kuncinya adalah berhasil meluncurkan program-program unggulan baru sambil mengelola kebijakan pajak yang memengaruhi kelas menengah dengan cermat,” kata Laksono dalam kegiatan investor gathering BRIDS Roundtable, sebagaimana dikutip dari keterangannya di Jakarta, Rabu.
Dia meyakini anggaran yang diusulkan tahun 2025 berfokus kepada kelancaran transisi, yang memungkinkan integrasi langsung antara inisiatif dan agenda penting pemerintah baru sembari memastikan keberlanjutan proyek-proyek utama. Namun, perlu adanya gambaran yang lebih baik untuk menjawab pertanyaan investor seputar RAPBN 2025.
Untuk itu, BRIDS menghadirkan Wakil Menteri Keuangan I Suahasil Nazara dalam kegiatan tersebut.
Terkait kelas menengah, Suahasil menyatakan fokus dari pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah selama 10 tahun terakhir adalah untuk mengeluarkan orang dari kelompok yang berada di garis kemiskinan maupun yang rentan miskin, menuju ke kelompok yang lebih tinggi seperti kelompok menuju kelas menengah dan kelas menengah.
Adapun untuk kebijakan lainnya, dia menyatakan APBN dikelola untuk menjadi shock absorber, seperti yang ditunjukkan selama pandemi COVID-19.
“Pemerintah tidak dapat mengorbankan pertumbuhan domestik demi kesehatan anggaran. Selain itu, pengelolaan utang yang bijaksana juga akan menjadi prioritas bagi pemerintahan yang baru,” ujar Wamenkeu.
Soal profil jatuh tempo utang, dia menjelaskan menjaga pertumbuhan nominal Produk Domestik Bruto (PDB) yang tinggi akan membantu menjaga level rasio utang Indonesia.
Selain itu, Pemerintah juga fokus pada pengurangan risiko utang dengan mengurangi rasio utang dalam mata uang asing dan penggunaan natural hedging.
Dalam hal stabilitas dan volatilitas anggaran, Pemerintah meyakini bahwa mempertahankan pertumbuhan PDB riil pada 5 persen akan memastikan stabilitas dan mengurangi volatilitas jangka pendek, yang mengarah pada konsolidasi fiskal lebih lanjut dan peningkatan kesehatan anggaran.
Baca juga: Kemenkeu mengalokasikan Rp549,39 miliar kejar target pajak 2025
Baca juga: Insentif pajak bagi industri manufaktur sebagai upaya cegah PHK
Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024
