PUPR: Kementerian Perumahan dapat lebih fokus atasi backlog perumahan

Backlog-nya masih banyak, masih sekitar sembilan juta unit rumah, dengan kementerian perumahan menurut saya lebih bagus, jadi lebih fokus

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan rencana pembentukan Kementerian Perumahan oleh pemerintahan mendatang dapat lebih fokus dalam mengatasi backlog perumahan di Indonesia.

"Karena backlog-nya masih banyak, masih sekitar sembilan juta unit rumah, dengan kementerian perumahan menurut saya lebih bagus, jadi lebih fokus," ujar Basuki di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, rencana kementerian perumahan dalam pemerintahan mendatang juga dapat membantu program tiga juta rumah Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka.

"Itu bagus menurut saya, dengan adanya rencana, karena presiden terpilih punya program tiga juta rumah per tahun untuk perkotaan, untuk pedesaan. Jadi dengan adanya kementerian perumahan bahwa pemerintahan Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ini akan lebih fokus lagi," katanya.

Sebelummya, Presiden terpilih Prabowo Subianto berjanji akan membangun sebanyak tiga juta rumah yaitu masing-masing satu juta rumah di pedesaan, perkotaan, hingga daerah pesisir.

Janji pembangunan rumah itu termasuk ke dalam salah satu rencana besar yang diusung bersama Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka, yang diberi nama Strategi Transformasi Bangsa.

Strategi Transformasi Bangsa bertujuan meningkatkan kemakmuran bangsa dan memperbaiki kualitas hidup manusia Indonesia. Pemberian makan bergizi untuk seluruh anak-anak Indonesia, juga termasuk dalam strategi itu.

Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat capaian program sejuta rumah (PSR) hingga akhir Juli 2024 telah menembus angka 617.622 unit atau sekitar 59,23 persen dari total target nasional.

PSR merupakan gerakan percepatan dan kolaborasi antara pemerintah dengan para pelaku pembangunan perumahan dalam menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat.

Program pembangunan perumahan tersebut yang telah dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada 29 April 2015 di Jawa Tengah dengan capaian dari 2015 hingga 2023 sebesar 9.206.379 unit.