Kepala Barantin Sahat M. Panggabean di Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa komitmen tersebut dibuktikan melalui kepatuhan pegawai tingkat pusat maupun UPT Barantin di daerah menerapkan birokrasi bersih melayani dalam manajemen karantina dan logistik nasional secara transparan, dan terintegrasi.
Kepatuhan tersebut sebagaimana ikhtisar Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 3 tahun 2023 dan ketentuan yang diatur dalam kebijakan ekosistem logistik nasional (NLE), Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi (Stratnas PK).
Barantin memiliki tugas pokok antara lain terkait dengan tindakan pemeriksaan, pengawasan serta pencegahan penyebaran hama penyakit komoditas hewan, ikan dan tumbuhan yang keluar-masuk melalui Pelabuhan dan Bandara di Indonesia.
Baca juga: Barantin hemat anggaran Rp5,54 miliar per tahun dari sistem Best Trust
Baca juga: Barantin jamin keamanan data komoditi nonmigas pada sistem Best Trust
Sahat menilai, dengan menjadikan NLE dan Stratnas PK sebagai pijakan utama pencegahan korupsi maka, Barantin akan mampu berkontribusi dalam menumbuhkan ekonomi nasional, walaupun baru berusia satu tahun menjadi lembaga negara.
Selain itu, pihaknya juga memastikan arus keluar-masuk komoditas karantina akan cepat dan akuntabel berkat kerja sama yang solid antar-kementerian dan lembaga.
Barantin tengah menjajaki migrasi secara penuh ke sistem layanan administrasi ekspor-impor terintegrasi yang berbasis digital. Misalnya seperti Single Submission Quarantine Customs - Joint Inspection, dan Barantin Electronic System for Transaction and Utility Service Technology (Best Trust) bersama Bea Cukai Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian KKP, Kementerian Pertanian, dan Kementerian LHK.
Baca juga: Kepala Barantin minta pejabat baru bawa perubahan positif
Baca juga: Barantin perkuat manajemen dokumen demi lindungi sumber daya hayati
Sahat menegaskan bahwa dengan migrasi layanan digital tersebut dapat dipastikan pengelolaan anggaran akan lebih berjalan efektif dan efisien karena tidak hanya mengurangi beban biaya bisnis logistik tapi juga menghilangkan praktik pungutan liar.
Ia mengaku optimistis sistem tersebut juga memberi tren positif Indonesia di kancah global dalam layanan karantina di 32 pelabuhan dan di enam bandara nasional yaitu Bandara Soekarno-Hatta (Banten), Kualanamu (Medan), Juanda (Jawa Timur), Hasanuddin (Makassar), Ngurah Rai (Bali), dan Sepinggan (Balikpapan).
Sebagaimana hasil survei lembaga independen dari Program Kemitraan Indonesia-Australia untuk Perekonomian (Prospera) capaian penataan logistik di enam bandara itu hingga Juni 2024 mencapai 50 persen pada proses efisiensi bisnis, dan bahkan mengurangi penggunaan dokumen fisik sebesar 75 persen.
Baca juga: Keterbukaan informasi publik dapat mencegah budaya korupsi
Baca juga: Ditjen Pajak gencar upayakan anti korupsi sebagai budaya organisasi
Baca juga: BPJS-TK cegah korupsi dengan bangun budaya anti gratifikasi
Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2024
