Kemenkop UKM gandeng PP Aisyiyah dalam pemberdayaan UMKM perempuan

Ini menjadi peluang untuk mengembangkan wirausaha perempuan, khususnya di era globalisasi dan teknologi informasi

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koperasi dan UKM berkolaborasi dengan Pengurus Pusat (PP) Aisyiyah untuk memperkuat pemberdayaan ekonomi umat, khususnya perempuan, dengan membangun ekosistem bisnis yang mendukung mulai dari produksi, pembiayaan, hingga keberadaan offtaker.

"Seperti halnya yang sudah dilakukan Grameen Bank di Bangladesh, yang juga berbasis ribuan wirausaha dari kalangan para ibu," kata Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki usai acara penandatanganan MoU pemberdayaan UMKM perempuan antara Kemenkop UKM dan PP Aisyiyah di Yogyakarta, Selasa, dalam siaran pers kementerian yang diterima di Jakarta, Selasa

Menurut data BPS pada 2021, sebanyak 64,5 persen dari total UMKM di Indonesia, terutama sektor usaha mikro, dikelola oleh perempuan.

Berdasarkan riset dari Sasakawa Peace Foundation & Dalberg juga tercatat bahwa persentase pelaku wirausaha perempuan di Indonesia cukup tinggi, yaitu mencapai 21 persen.

"Ini menjadi peluang untuk mengembangkan wirausaha perempuan, khususnya di era globalisasi dan teknologi informasi," ucap Teten.

Teten menyebut para pelaku usaha perempuan dapat mendapatkan pembiayaan dalam berwirausaha melalui program Mekaar dari PT Permodalan Nasional Madani (PNM), sebuah lembaga pembiayaan untuk usaha mikro. Nasabah Mekaar saat ini sudah mencapai 15 juta.

Menkop UKM berharap gerakan ekonomi Aisyiyah dapat lebih menumbuhkan para pelaku wirausaha perempuan yang produktif, mandiri, dan mampu bersaing di pasar global. Ia juga menekankan pentingnya memperkuat koperasi sebagai aggregator dan penggerak UMKM.

Menurutnya, peran koperasi menjadi sangat penting untuk melengkapi ekosistem usaha rakyat atau UMKM, agar dapat terhubung dan menjadi bagian untuk memperkuat rantai pasok industri nasional.

"Berkoperasi itu keharusan agar para pelaku UMKM fokus pada peningkatan kualitas produksi, sedangkan urusan lain seperti penyediaan bahan baku dan pemasaran produk menjadi urusan koperasi," kata dia.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum PP Aisyiyah Salmah Orbaniyah menilai bahwa MoU tersebut bakal memperkuat langkah-langkah pemberdayaan UMKM perempuan berbasis komunitas melalui pendampingan usaha dan pelatihan agar bisa memiliki daya saing.

“Tujuannya, supaya mereka bisa mengembangkan usaha yang berujung pada peningkatan kesejahteraan keluarga dan masyarakat," kata Salmah.

Salmah menambahkan, Aisyiyah memiliki program yang disebut BUEKA atau Bina Usaha Ekonomi Keluarga ‘Aisyiyah. Sebagai gerakan pemberdayaan ekonomi umat, BUEKA dimaksudkan untuk menumbuhkan semangat kewirausahaan melalui pendampingan UMKM. Saat ini, terdapat sedikitnya 3.200 BUEKA di seluruh Indonesia.

Selain memproduksi berbagai produk, BUEKA juga melakukan pendampingan dalam pengurusan perizinan usaha barang dan jasa, hingga sertifikat produk pangan industri rumah tangga (PIRT) sebagai jaminan mutu produk.

Aisyiyah juga berperan mendampingi mereka untuk menumbuhkan wawasan, kreativitas, dan inovasi untuk menghasilkan produk yang bersifat ekonomis.