Jakarta (ANTARA News) - Pelajar di seluruh Indonesia pada tahun 2007 diharapkan telah memiliki Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) yaitu kode pengenal siswa dengan jumlah sembilan digit untuk memberi kemudahan dalam pengelolaan siswa dalam skala nasional. "Penerapan konsep single identity number (SIN) dalam bidang pendidikan selama ini masih belum ada standar yang baku. Aturan penyusunan SIN antara satu provinsi bisa berbeda dengan provinsi lain," kata Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri Depdiknas Gatot Hari Prijowirjanto usai acara peluncuran Jaringan Pendidikan Nasional (Jardiknas) di Jakarta, Rabu malam. Di beberapa wilayah, aturan penyusunan SIN diserahkan pada masing-masing sekolah. Dengan mekanisme pemberian SIN yang tidak baku secara nasional, SIN tidak mampu menjadi pembeda utama bagi siswa hingga tingkat nasional," kata Gatot. Gatot mengatakan, akibat tidak adanya standarisasi tersebut muncul kesulitan dalam proses manajemen pendidikan dalam skala nasional. Karena itu dirasa sangat penting untuk melakukan standarisasi kodifikasi yang diterapkan di seluruh sekolah di Indonesia. Dengan standarisasi ini, SIN akan benar-benar bersifat unik dan menjadi pembeda utama antar satu siswa dengan siswa lainnya di seluruh Indonesia. Selain itu, melalui SIN juga diperoleh data guru dan sekolah secara akurat, katanya. Uji coba telah dilakukan di 10 provinsi, di antaranya di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Tahun 2007 diharapkan seluruh siswa sekolah negeri dan swasta serta madrasah tingkat SD/MI, SMP/Mts dan SMA/SMK/MA di seluruh propinsi sudah memperoleh pelayanan pendataan NIS, katanya. "Tahun ini sudah menjangkau 3.000 sekolah dan tahun 2007 murid-murid di 182 ribu sekolah di Indonesia sudah memperoleh layanan NISN," katanya. NISN tersebut terdiri atas sembilan digit yakni, tiga angka di depan menandakan kapan siswa tersebut mulai masuk sekolah dasar (SD) dan nomor-nomor berikutnya menandakan sekolah dan daerah asal siswa. Tujuan NISN antara lain untuk kepentingan perencanaan program Depdiknas dalam penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta pemberian bea siswa dan sebagainya.(*)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2006