Polwan bagikan permen kepada buruh berdemo

Bandarlampung (ANTARA News) - Sejumlah anggota polisi wanita (polwan) Polresta Bandarlampung yang bertugas menjaga keamanan saat memperingati Hari Buruh Internasional 1 Mei 2014 (May Day) di Tugu Adipura pusat Kota Bandarlampung, Kamis, membagi-bagikan permen kepada para buruh yang sedang melancarkan aksi demo.

Sejumlah polwan menghampiri para pendemo satu persatu untuk membagi-bagikan permen sehingga dapat mencairkan suasana ketika para demonstran bersemangat meneriakkan yel-yel untuk kepentingan kaum buruh.

Aksi para buruh di Lampung ini dimulai dari depan Stasiun Kereta Api Tanjungkarang Jl. Kotaraja Bandarlampung dan berjalan kaki (longmarch) sepanjang Jalan Raden Intan. Puncaknya di Tugu Adipura dengan berorasi dan membagikan selebaran tuntutan buruh kepada pengguna kendaraan bermotor yang melewati lokasi aksi itu.

Aksi tersebut juga mendapatkan pengawalan ketat dari kepolisian, dan dijaga oleh sekitar 200-an personel Polresta Bandarlampung yang sejak Kamis pagi sudah bersiaga di sekitar lokasi rencana aksi demo buruh ini, meskipun menjelang siang para peserta aksi baru berdatangan.

Dalam aksinya ratusan buruh yang berdemo menyuarakan penolakan pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Koordinator aksi demo dari Gerakan Rakyat Lampung (GRL), Deni Kurniawan, menyatakan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah bentuk kegagalan negara dalam memberikan hak kesehatan bagi warganya.

"Negara menjamin hak kesehatan warganya, dan JKN telah melanggar amanat tersebut karena buruh harus membayar iuran untuk mendapatkan layanan kesehatan standar," kata dia.

Deni menegaskan, seharusnya negara mampu memberikan layanan kesehatan standar terhadap warganya secara gratis, tanpa harus memungut iuran.

Penolakan atas pelaksanaan Program JKN merupakan bagian dari butir-butir tuntutan kaum buruh dalam aksi memperingati Hari Buruh Sedunia tahun 2014.

Beberapa butir tuntutan buruh itu adalah menaikkan Upah Minimum Provinsi Lampung menjadi Rp3,7 juta per bulan, menetapkan 80 komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL), menghapuskan sistem kontrak kerja dan alih daya (outsourcing), serta menolak privatisasi aset-aset negara.