Komisi V DPR dukung peningkatan anggaran Basarnas dan BMKG

Jakarta (ANTARA) - Komisi V DPR RI mendukung peningkatan anggaran Badan SAR Nasional (Basarnas) dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk menguatkan pencegahan dan penanganan bencana di Tanah Air.

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa, menyampaikan dukungan itu diikuti dengan upaya pihaknya untuk meminta kepada Badan Anggaran (Banggar) DPR RI ataupun pemerintah agar dapat menindaklanjuti penambahan anggaran di Basarnas dan BMKG.

“Kekurangan seperti apa nanti kita surati ke Badan Anggaran sebagai perantara kami untuk bicara dengan pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan, Bappenas, dan seterusnya,” ujar Lasarus.

Lebih lanjut, dia menjelaskan baik Basarnas maupun BMKG pada setiap tahun terus mengalami kekurangan anggaran. Namun pada tahun ini, menurut dia, kekurangan yang terjadi cukup besar karena dibentuk deputi yang baru, tetapi tidak diimbangi dengan penambahan anggaran.

"Saya lihat, seperti yang mereka sampaikan, terutama BMKG itu ada organisasi baru, namanya Deputi Modifikasi Cuaca. Jadi, ini deputi baru, tidak dibarengi dengan anggaran. Anggarannya tetap, tapi deputinya nambah. Tentu nanti kami akan buat di kesimpulan rapat, demikian juga Basarnas," ucapnya.

Lalu terkait dengan Basarnas, Lasarus mengungkapkan bahwa penambahan anggaran dibutuhkan di antaranya untuk perawatan sarana prasarana kebencanaan. Menurut dia, ada peralatan yang perlu dirawat secara berkala sehingga dapat digunakan dengan baik ketika operasi.

Peralatan SAR atau pencarian dan pertolongan yang mumpuni dinilai bernilai penting dam mencegah jatuhnya korban jiwa yang lebih banyak dalam suatu bencana.

“Hal-hal seperti ini harus kita minta atensi dari pemerintah. Nanti, akan kami sampaikan di surat resmi Komisi V ke Badan Anggaran. Selanjutnya, kita serahkan sepenuhnya Badan Anggaran bersama pemerintah untuk memutuskan," ucap dia.

Sebelumnya, Basarnas telah menargetkan seluruh peralatan baru yang diperlukan akan terpenuhi di tahun 2024.