Buruh bergerak ke Gelora Bung Karno

Jakarta (ANTARA News) - Ratusan buruh, yang menggelar aksi di lokasi-lokasi strategis Jakarta, bergerak menuju Stadion Gelora Bung Karno sebagai bagian dari acara puncak peringatan Hari Buruh Internasional (May Day).

"Kami akan bergerak menuju GBK untuk pidato politik," kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal di depan Istana Negara, Jakarta, Kamis.

Said mengatakan aksi tersebut merupakan bagian dari peringatan hari buruh yang dimulai dengan "long march" dari Bundaran HI menuju Istana. Pergerakan dilanjutkan menuju GBK dengan menaiki bus, mobil dan sepeda motor.

Selain menggelar orasi politik, aksi di GBK juga diisi dengan hiburan musik dari artis-artis ibu kota.

Pidato politik di salah satu stadion terbesar Indonesia itu berisi penegasan tentang sepuluh tuntutan buruh terhadap pihak-pihak terkait seperti ditujukan untuk pemerintah dan pengusaha.

Berdasarkan penuturan Said, sedikitnya 100 ribu buruh ikut ambil bagian dalam acara puncak unjuk rasa yang digelar pada May Day itu. Mereka datang dari berbagai tempat seperti dari Jabodetabek dan luar kota.

Said pun menampik anggapan bahwa serikat buruh sudah mulai tidak independen karena merapat ke tokoh parpol seperti mendukung Prabowo Subianto sebagai capres.

"Kami tetap independen. Terkait dukungan kami untuk Prabowo menjadi presiden itu sesuai dengan kontrak politik. Jika Prabowo berhasil menjadi kepala negara dan mengingkari kontrak itu maka kami akan membalasnya dengan hukuman sosial seperti kampanye antipemerintahan," kata dia.

Kontrak politik itu erat kaitannya dengan sepuluh tuntutan buruh, di antaranya yaitu penaikan upah minimum 2015 sebesar 30 persen dan Revisi KHL menjadi 84 item, penolakan penangguhan upah minimum, pemberlakuan jaminan pensiun wajib bagi buruh pada Juli 2015, pemberlakuan jaminan kesehatan seluruh rakyat dengan pencabutan Permenkes 69/2013 tentang tarif serta mengganti INA CBGs dengan "Free For Service" serta audit BPJS, penghapusan tenaga alih daya (outsourcing) sekaligus pengangkatan sebagai pekerja tetap seluruh pekerja outsourcing terutama di BUMN.

Selain itu, mereka menuntut pengesahan RUU PRT dan Revisi UU Perlindungan TKI No 39/2004, pencabutan UU Ormas ganti dengan RUU Perkumpulan, pengangkatan pegawai dan guru honorer menjadi PNS serta subsidi Rp1 juta per orang per bulan dari APBN untuk guru honorer, penyediaan transportasi publik dan perumahan murah untuk buruh dan pemberlakuan wajib belajar 12 tahun dan beasiswa untuk anak buruh hingga perguruan tinggi.