KPPPA: Pilkada Serentak 2024 harus bebas diskriminasi bagi perempuan

Jakarta (ANTARA) - Plt Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Titi Eko Rahayu menyampaikan pentingnya penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 yang bebas dari diskriminasi bagi perempuan.

"Kita harus memastikan bahwa Pilkada Serentak tahun ini bebas dari diskriminasi bagi perempuan, baik peserta maupun pemilih," kata Titi Eko Rahayu dalam media talk, di Jakarta, Senin.

Titi Eko Rahayu mengungkapkan masih minim-nya partisipasi politik perempuan untuk maju dalam ajang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) menjadi keprihatinan yang mendalam sebab mengecilkan kekuatan perempuan untuk memajukan bangsa Indonesia, khususnya dalam bidang politik.

"Perempuan yang maju dalam bursa Pilkada, masih banyak yang dipertanyakan kemampuannya. Selain itu, perempuan juga masih saja mendapat stereotip sebagai orang yang tak pantas memimpin," katanya.

Keadaan diperburuk dengan karakteristik sistem politik Indonesia yang didominasi budaya patriarki, yang memandang perempuan sebagai sosok lemah dan tidak bermanfaat.

"Padahal kehadiran perempuan di bidang politik sangat penting untuk pengambilan keputusan dan kebijakan berperspektif gender. Hal-hal inilah yang menyebabkan perempuan menjadi enggan untuk berbicara terbuka, malu, tidak percaya diri, jika berkiprah pada bidang politik," kata Titi Eko Rahayu.

Titi Eko Rahayu menyampaikan bahwa terdapat berbagai tantangan yang masih harus dihadapi perempuan dalam kontestasi Pilkada, di antaranya kekerasan perempuan dalam Pemilu, baik kekerasan fisik maupun psikis, kemudian belum adanya standar atau proses rekrutmen khusus bagi kandidat perempuan, serta belum ada partai yang mengatur program tindakan afirmatif untuk mempromosikan kandidat perempuan.

Oleh karena itu, menjadi penting untuk para perempuan calon kepala daerah (cakada) memiliki gender awareness dan memerhatikan isu gender dalam kampanye Pilkada, di samping memahami isu aktual daerah dan tugas fungsi cakada.