Pilkada jarang sekali menghasilkan figur pemimpin yang sungguh-sungguh datang dari dinamika politik kerakyatan di daerah.Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Agenda 45 Warsito Ellwein akan membahas isu tata kelola pemerintahan bersih dan demokratis terkait dengan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 melalui focus group discussion (FGD).
"Pemilihan kepala daerah jarang sekali menghasilkan figur pemimpin yang sungguh-sungguh datang dari dinamika politik kerakyatan di daerah," ujar Warsito dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Senin.
Warsito menilai proses demokrasi yang berjalan pasca-reformasi masih mengedepankan aspek formal dan prosedural serta belum menyentuh isu substansial dari demokrasi.
Sebagai dampaknya, lanjut dia, harapan untuk memperkuat otonomi daerah melalui demokrasi lokal justru terhambat oleh emakin kuatnya oligarki di tingkat lokal dan makin melebarnya ketimpangan ekonomi.
Oleh karena itu, dia memandang perlu penyusunan mekanisme seleksi kepemimpinan daerah yang berlandaskan prinsip meritokrasi dan terbuka bagi semua kalangan.
Dikatakan pula bahwa hal itu harus didukung dengan pendidikan politik yang efektif, baik di dalam partai politik maupun kepada masyarakat secara luas.
Hal itu, lanjut dia, harus ditunjang oleh pendidikan politik yang efektif, baik ke dalam partai politik maupun kepada publik luas.
Baca juga: Perludem: Cakada yang angkat isu perempuan kurang dari 18 persen
Baca juga: Pengamat: Kotak kosong jadi bahan evaluasi parpol perkuat kaderisasi
Selain itu, dia mengatakan bahwa pemerintahan yang bersih dan demokratis sangat perlu untuk memperkuat otonomi daerah, memajukan potensi-potensi daerah yang khas di setiap daerah, meningkatkan kapasitas elemen masyarakatnya, dan membangun suasana politik yang partisipatoris, transparan, dan bersih dari tindak koruptif.
Ia menyinggung sembilan indikator dalam mewujudkan pemerintahan bersih dan demokratis, yaitu partisipasi, penegakan hukum, transparansi, responsif, konsensus, kesetaraan dan keadilan, efektivitas dan efisien, akuntabilitas, dan visi strategis.
"Keseluruhan indikator tersebut harus dibangun secara bersama oleh seluruh kekuatan politik yang ada di daerah tersebut melalui proses politik demokrasi di daerah," ucapnya.
Pada kesempatan itu dia berharap FGD bersama pakar bisa mengidentifikasi akar masalah, sekaligus menemukan bentuk pemilihan kepala daerah yang sanggup mewujudkan pemerintahan bersih dan demokratis.
FGD tersebut merupakan seri ketiga dengan tema Membangun Tata Kelola Pemerintahan Bersih dan Demokratis Pilkada yang Sehat. Kegiatan itu akan berlangsung di Kantor Agenda 45, Jalan Tebet Timur I Nomor 17, Jakarta Selatan, Selasa (10/9).
"Proses demokrasi yang berjalan pasca-reformasi hanya mengedepankan aspek formal prosedural sehingga belum menyentuh isu substansial dari demokrasi," ucapnya.
Lebih lanjut Warsito berharap FGD bersama pakar ini menghasilkan rekomendasi penting terkait dengan penyelenggaraan pilkada dan perwujudan pemerintahan bersih.
Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024
