"Tentu kita harus meyakinkan tidak asal babat alas kemudian ternyata bermasalah. Justru kita harus pastikan status tanah itu clean and clear, bebas dari sengketa, bebas dari masyarakat yang telah menduduki. Kalaupun ada harus ada skema yang dijalankan yang juga berkeadilan bagi masyarakat," ujar AHY di Jakarta, Senin.
Dengan demikian, lanjutnya, tidak menimbulkan masalah di kemudian hari dan pembangunan bisa dilakukan dengan cepat dengan progresif.
Kementerian ATR/BPN memang akan mengikuti dan mendukung apa yang menjadi program-program prioritas dari kebijakan presiden terpilih Prabowo Subianto dan pemerintahan 5 tahun ke depan.
"Di antaranya memang beliau ingin mengadakan rumah-rumah rakyat. Kita tahu dengan semangatnya bisa semakin banyak masyarakat kita yang memiliki hunian yang layak. Tentu Kementerian ATR/BPN ingin menjadi bagian utama karena sebelum bisa membangun rumah infrastruktur apapun harus disiapkan tanahnya," kata AHY.
Presiden terpilih Prabowo Subianto berjanji akan membangun sebanyak tiga juta rumah yaitu masing-masing satu juta rumah di pedesaan, perkotaan, hingga daerah pesisir.
Janji pembangunan rumah itu termasuk ke dalam salah satu rencana besar yang dia usung bersama wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka, yang diberi nama Strategi Transformasi Bangsa.
Strategi Transformasi Bangsa bertujuan meningkatkan kemakmuran bangsa dan memperbaiki kualitas hidup manusia Indonesia. Pemberian makan bergizi untuk seluruh anak-anak Indonesia, juga termasuk dalam strategi itu.
Adapun presiden dan wakil presiden yang baru akan dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024.
Baca juga: Kerja keras menanti Pemerintah mendatang wujudkan program perumahan
Baca juga: PUPR: FLPP perlu ditingkatkan untuk mewujudkan program 3 juta rumah
Baca juga: Menteri AHY pastikan Tanah Ulayat di Indonesia akan terdata baik
Pewarta: Aji Cakti
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024
