Kami setuju anggaran Kementerian Keuangan sejumlah Rp53,19 triliun.
Jakarta (ANTARA) - Komisi XI DPR RI menyetujui anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada tahun anggaran 2025 senilai Rp53,19 triliun.

Nilai itu masih sama dengan kesepakatan pagu indikatif sebelumnya yang disetujui pada Juni lalu.

“Kami setuju anggaran Kementerian Keuangan sejumlah Rp53,19 triliun,” kata Ketua Komisi XI DPR Kahar Muzakir saat rapat kerja dengan Kemenkeu, di Jakarta, Senin.

Anggaran itu akan digunakan untuk lima program, di antaranya kebijakan fiskal senilai Rp59,19 miliar; pengelolaan penerimaan negara Rp2,38 triliun; pengelolaan belanja negara Rp45,45 miliar; pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan risiko Rp238,13 miliar; serta dukungan manajemen Rp50,46 triliun.

“Dukungan manajemen besar, karena merupakan atribusi dan dokumen untuk mendukung seluruh fungsi dari Kemenkeu,” ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.

Dukungan manajemen terbagi menjadi anggaran tanpa Badan Layanan Umum (BLU) senilai Rp40,08 triliun dan BLU Rp10,37 triliun.

Anggaran BLU disalurkan kepada tujuh badan, di antaranya Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) senilai Rp3,93 triliun, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Rp6,06 triliun, dan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) Rp69,60 miliar.

Kemudian, Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) Rp43,01 miliar, Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (PKN STAN) Rp15,02 miliar, Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Rp163,47 miliar, dan Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Rp95,64 miliar.

Adapun bila ditinjau berdasarkan fungsi per program, anggaran untuk fungsi pelayanan umum dialokasikan sebesar Rp48,87 triliun, fungsi ekonomi Rp251,79 miliar, dan fungsi pendidikan Rp4,06 triliun.

Sementara berdasarkan sumber dana, pagu dari rupiah murni dipatok sebesar Rp42,78 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp21,76 miliar, hibah Rp7,24 miliar, dan BLU Rp10,37 triliun.
Baca juga: Kemenkeu hemat anggaran Rp2,21 triliun selama 2020-2023
Baca juga: Kemenkeu menganggarkan Rp372,3 triliun RAPBN 2025 untuk hukum-hankam

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024