Menurut ia, sejauh ini data terkait pengawas ad hoc pada Pemilu 2024 masih belum sempurna, sedangkan pengawas ad hoc untuk Pemilihan 2024 sudah hampir selesai dibentuk, tinggal pembentukan PKD di Aceh dan PTPS.
"Data ini sangat penting bagi kita. Data ini bisa kita gunakan sebagai bahan evaluasi untuk perumusan kebijakan selanjutnya. Data itu tidak sekadar kita tampilkan sebagai penunjuk postur jajaran pengawas kita, tetapi juga sebagai referensi kita dalam kebijakan," kata Herwyn dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Dia menambahkan data pengawas ad hoc bukan hanya menunjukkan jumlah jajaran yang dimiliki Bawaslu berdasarkan kategori tertentu (demografi).
Baca juga: Bawaslu siap hadiri RDP bahas 41 daerah "kotak kosong" dengan DPR RI
Menurutnya, data terkait pengawas ad hoc juga memiliki peran penting dalam melakukan evaluasi untuk perumusan kebijakan kedepannya.
Dia mencontohkan kebijakan yang bisa dibentuk melalui data-data yang dimiliki Bawaslu, salah satunya tentang rekrutmen pengawas ad hoc.
"Selain itu, misalnya, regulasi pengawas ad hoc tidak memegang jabatan di pemerintahan, bekerja sepenuh waktu, padahal di lembaga penyelenggara pemilu masih boleh," ujarnya.
Baca juga: Bawaslu: Pengawasan 41 daerah calon tunggal sama dengan daerah lain
Herwyn mengatakan dengan memiliki data pengawas ad hoc Bawaslu bisa melakukan survei terkait sistem pengawasan.
Survei tersebut dikatakannya bisa mengevaluasi proses pengawasan di lapangan dan memperbaiki kendala yang dihadapi pengawas ad hoc.
"Kewajiban kita mempersiapkan hal ini, termasuk mempersiapkan pedoman, tata kelola keorganisasian seperti pembinaan, tata kerja dan pola hubungan, rapat pleno, dan lainnya. Data-data ini akan kita pertanggungjawabkan agar pasukan kita melakukan tugas dengan baik dan tanggung jawab," pungkas dia.
Baca juga: Bawaslu: Kampus pengawasan partisipatif implementasi Tri Dharma
Baca juga: Bawaslu ajak mahasiswa UNG awasi bersama pilkada serentak
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024
