sepertinya PT KAI kurang responJakarta (ANTARA) - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menilai PT Kereta Api Indonesia kurang respon ketika akan dibahas pemanfaatan lahan bekas kebakaran di RW 06 dan RW 12 Jalan DR Saharjo I Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan.
"Saya sudah fasilitasi (audiensi) tapi sepertinya PT KAI kurang respon. Tanah (bekas kebakaran milik) kan punya PT KAI," kata Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Jakarta, Senin.
Bahkan, kata Heru, pihaknya sudah berusaha melakukan audiensi guna membahas keberlanjutan nasib penyintas kebakaran di Manggarai karena sebelumnya menempati lahan milik PT KAI.
Sementara itu, kata Heru, sebanyak 450 orang penyintas akhirnya direlokasi ke rumah susun (rusun) Pasar Rumput yang dikelola Perumda Pasar Jaya.
"Mereka akan diberi waktu dua hingga tiga bulan untuk mereka bisa kembali ke tempatnya. Dan tiga bulan ini sementara gratis," ujar Heru.
Baca juga: PMI Jakbar salurkan ribuan roti bagi penyintas kebakaran Manggarai
Baca juga: DKI diminta bangun rumah susun untuk penyintas kebakaran Manggarai
Terdapat 683 bangunan (rumah dan rumah semi permanen) ludes dilalap api dan jumlah warga penyintas kebakaran mencapai 3.043 jiwa atau 1.050 kepala keluarga (KK).
Adapun kebakaran terjadi di RW 06 dan RW 12, Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan itu, terjadi pada Selasa (13/8) dini hari.
Sementara itu, selain rusun, Pemprov DKI juga memberikan sejumlah bantuan pada para penyintas, salah satunya hari ini berupa paket sembako dan peralatan tulis bagi anak-anak.
Baca juga: Ratusan KK penyintas kebakaran Manggarai sudah direlokasi ke rusun
Baca juga: Jaksel relokasi warga terdampak kebakaran di Manggarai secara bertahap
Rusun Pasar Rumput sendiri mengusung konsep hunian yang terintegrasi dengan area pasar. Area bawah untuk pasar, sedangkan area atas untuk unit hunian.
"Rusun ini dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), tetapi dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta. Jadi, ada dua konsep hunian, rusun sewa dan komersial. Rusun sewa diperuntukkan bagi warga berpenghasilan rendah. Sekarang, sedang berproses yang komersial melalui perjanjian kerja sama pemanfaatan dari pemerintah daerah," kata Heru.
Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2024