Jakarta (ANTARA News) - Jika terpilih sebagai anggota Dewan Keamanan PBB, maka sikap politik luar negeri Indonesia akan makin terlihat jelas dalam kancah percaturan politik global, kata diplomat senior dan Dubes RI untuk PBB-Jenewa, Makarim Wibisono, ketika dihubungi ANTARA, Rabu. "Pandangan dunia akan tertuju pada bagaimana Indonesia mengambil sikap pada waktu pemungutan suara dalam pembuatan keputusan," kata Makarim. Pola pengambilan suara Indonesia akan dilihat dan diidentifikasikan oleh negara-negara lain. Hal tersebut karena Dewan Keamanan PBB adalah satu-satunya badan di Perserikatan Bangsa Bangsa yang miliki otoritas untuk melakukan langkah yang mengikat (legally binding). Menurut Makarim, Indonesia sebagai negara berkembang, negara berpenduduk Muslim terbesar dan berpenduduk nomor empat terbesar dunia juga perlu mengambil inisiatif dalam pemecahan sengketa internasional. Secara politik, kata Makarim, Indonesia juga dapat memperoleh manfaat yang sangat besar dengan duduk di Dewan Keamanan. "Dalam posisi itu Indonesia bisa menyumbangkan pemikiran-pemikiran untuk menarik kecendrungan politik dunia kembali kepada multilateralisme. Dalam posisi ini, Indonesia bisa menjadi negara yang dapat menunjukkan posisi negara-negara berkembang secara proporsional dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional," katanya. Indonesia juga bisa memperbaiki citra negara Muslim, baik dalam menghadapi masalah terorisme maupun dalam menghadapi tantangan sengketa dunia lainnya. Sebagai negara berkembang, katanya, Indonesia bisa menyumbangkan pemikiran dalam upaya menyeimbangkan sistim politik internasional agar lebih peka pada rasa keadilan, peka pada konflik yang berkepanjangan, dan peka pada keprihatinan negara yang kemampuan politik dan militernya terbatas. Makarim juga mengingatkan bahwa jika Indonesia menjadi anggota DK PBB, maka dukungan politik dalam negeri, termasuk dari DPR dan masyarakat sangat diperlukan. "Dukungan dalam negeri sangat penting. Ini menggambarkan bahwa politik luar negeri mendapat dukungan penuh komponen politik dalam negeri, sehingga dianggap sebagai inisiatif politik yang bulat," kata mantan Ketua Komisi HAM PBB tersebut. Dengan mundurnya Korea Selatan sebagai calon anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB perioede 2007-2009, kini peluang Indonesia menjadi sangat besar. (*)

Copyright © ANTARA 2006